Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Pemerintah akhirnya menuntaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 di seluruh Indonesia atau di 38 provinsi dan mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2026.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, meminta pemerintah segera mempercepat pencairan Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus 2026 yang hingga kini masih tertahan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI secara resmi mengumumkan pembukaan masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M untuk tahap kedua. Periode pelunasan ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai tanggal 2 hingga 9 Januari 2026.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan mencatat lonjakan signifikan jumlah pengguna angkutan umum selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Dalam rentang waktu 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, total penumpang angkutan umum mencapai 21.461.491 orang atau meningkat 12,48 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 19.079.881 penumpang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Haji memastikan seluruh proses pelunasan biaya dan penerbitan Pengembalian Keuangan (PK) bagi jamaah Haji Khusus akan diselesaikan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

BATAMTODAY.COM, Medan - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara (Sumut) mencatat sebanyak 14.937 orang masih mengungsi akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda provinsi itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf mengatakan bahwa komisi tersebut menargetkan akan menerima keluhan dan pengaduan masyarakat secara digital pada 2026.