Gelar Seminar Bela Negara

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Seminar Bela Negara yang dilaksanakan Perwakilan Tugas Pokok (PTP) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Provinsi Kepri, membahas sejumlah ancaman nyata dan tidak nyata militer dan non militer di Provinsi Kepri.

Seminar pemberdayaan wilayah pertahanan tentang semangat bela negara di lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja Provinsi Kepri ini mengambil tema: "Meningkatkan Semangat Bela Negara dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara Yang Tangguh" itu diikuti oleh 50-an peserta dari perwakilan mahasiswa dari 10 Perguruan Tinggi dan ASN di lingkungan Provinsi Kepri di Aula kantor Gubernur Kepri, Kamis (26/10/2017).

Dengan menghadirkan narasumber dari TNI, Akademisi dan Kesbangpol Provinsi Kepri, seminar kebangsaan ini menjabarkan sejumlah ancaman nyata militer dan ancaman non militer, yang terjadi dan dirasakan masyarakat di wilayah laut dan darat Provinsi Kepri, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam makalahnya, Perwira Pembantu Perencanaan Operasi (Paban Ren Ops) Lantaman IV Tanjungpinang, Letkol Laut Hasto mengatakan, selain ancaman melalui ekspansi senjata, ancaman nyata militer yang kerap terjadi di wilayah perairan laut Kepri dan Indonesia umumnya adalah kejahatan ilegal fishing atau pencurian ikan, penyeludupan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya dari wilayah luar ke wilayah Indonesia.

Pabanren Ops Lantamal IV Tanjungpinang ini, juga menjabarkan sejumlah tindakan tegas berupa penangkapan dan penindakan hukum yang dilakukan TNI-AL terhadap sejumlah kejahatan pelayaran, ilegal fishing, penyeludupan TKI, serta penyeludupan narkoba sabu dan obat-obatan terlarang yang merupakan ancaman di wilayah NKRI.

"Dalam mengantisipasi sejumlah ancaman ini adalah tugas kita bersama dalam mengantisipasi dan menumpas segala bentuk kejahatan yang menjadi ancaman nyata di Kepri, khususnya Kepri yang dikelilingi laut," ujar Hasto.

Sementara itu, Zamzami Akarim dari Akademisi mengatakan, selain ancaman nyata militer, sejumlah ancaman non militer hingga saat ini terus melanda Indonesia dan Kepri khususnya. Kendati ancaman tersebut tidak tampak, namun dampak dan pengaruhnya sangat dirasakan seluruh masyarakat Kepri dan Indonesia pada umumnya.

"Kendati tidak tampak secara nyata, ancaman non militer terhadap bangsa dan Negara Indonesia namun nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada pelemahan terhadap idelogi, politik, sosial dan budaya serta ekonomi dan tehnologi," ujar Dosen Stisipol Tanjungpinang ini.

Berangkat dari amanat UUD 1945, negara seharusnya memiliki tanggung jawab penuh dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Namun di era globalisasi saat ini, negara gagal dan tidak berdaya melaksanakan amanat UUD 1945 itu, yang mengakibatkan masyarakat dan seluruh elemen bangsa menjadi "galau" atau ragu," tegas Zamzami.

Galau tambah Zamzami, berimflikasi pada sejumlah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, yang berkibat pada ancaman pada negara. Hal itu terlihat dari prilaku radikalisme dan anarkisme yang mengarah pada ancaman ideologi Pancasila.

Ancaman non-militer secara ekonomi juga terjadi di Kepri yang berimplikasi pada tuntutan pembentukan Provinsi Khusus Batam dan Barelang, serta ?ancaman terhadap nilai-nilai budaya atas infiltrasi Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (Iptek), politik atas adanya gerakan massa dan bahkan pemaksaan nilai-nilai global dari luar ke dalam negeri.

"Seluruh ancaman non militer ini terjadi atas tidak berperan dan berdayanya tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam mengawal konstitusi untuk melindungi warga negaranya," ujarnya.

Hal tersebut, disebabkan adanya peran dan campur tangan neoliberialisme, yang menjadikan fungsi negara lemah dan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara merdeka.

"Neolibralisme, meminta agar negara tidak merdeka dan menyerahkan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada pasar yang menentukan hingga membentuk minimal state," jelasnya.

Salah satu contoh, kepemilikan saham dan pengelolaan SDA Migas di Indonesia, juga menjadi ancaman karena hingga saat ini negara tidak berdaya dengan pembuatan kontrak yang dilakukan perusahaan negara asing di Natuna dan daerah lain di Indonesia.

"Jalur pipa gas dari Natuna ke Singapura di Kepri, yang hingga saat ini tidak dapat diotak-atik, juga merupakan ancaman dalam ekonomi, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Program Pipa Nasional hingga saat ini tidak dirobah-robah, disebabkan adanya kepentingan-kepentingan koorporasi dan sektor lain," paparnya.

Akibat adanya cengkaram Neoliberalisme pada sektor ekonomi Indonesia, tambah Zamzami, secara politik negara lebih cenderung mengambil sikap menjaga stabilitasan dengan sedikit mengorbankan kemerdekaan.

"Oleh karena itu, para pemimpin negara dalam membuat aturan UU, hendaknya dapat lebih memikirkan tujuan dan manfaat bagi kepentingan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, pejabat Perwakilan Tugas Pokok (PTP) Kemenhan Provinsi Kepri, Laksamana Suwarno SE mengatakan, tujuaan dari pelaksanaan seminar bela negara yang dilaksanakan adalah untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan ASN sebagai aparatur pelaksana birokrasi, terhadap sejumlah ancaman non militer terhadap NKRI.

"Bela negara juga bukan hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan ketahanan negara yang tangguh. Dan dari seminar bela negara ini, aparatur dan mahasiswa di Kepri ini, bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan bela negara dan dengan pemahaman ini, semua elemen bangsa dan pemuda dapat membentengi diri sendiri terhadap ancaman-ancaman keamanan non militer," ujarnya.

Suwarno juga mengharapkan, dengan seminar bela negara yang dilaksanakan, generasi muda dan aparatur sipil negara memahami dan mengerti sejumlah ancaman nyata dan tidak nyata yang masuk ke negara Indonesia, sehingga perlu membentengi diri dari hal-hal yang dapat merugikan.

"Mahasiswa sebagai agen perobahan dan ASN sebagai pelaksana birokrasi, diharapkan menjadi garda terdepan dalam mempengaruhi dan menyampaikan pada generasi muda lainnya di lingkunganya, tentang ancaman dan pelaksanaan bela negara dari saat ini dan di masa yang akan datang," ujarnya.

Editor: Udin