BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta dukungan sejumlah regulasi dan dukungan infrastruktur kepada Presiden Joko Widodo dalam pengembangan infrasktruktur dan kemaritiman di Kepri.

Permohonan itu diajukan langsung Gubernur Nurdin Basirun saat menghadiri Rapat Kerja Pemerintah 2017 di Istana Negara, Selasa (24/10) siang.

Kepada Presiden, Nurdin menyampaikan, dalam menunjang dan peningkatkan pengelolaan laut serta kemaritiman di Kepri, perlu dukungan regulasi dan infrastruktur di bidang kelauatan dan maritim.

Nurdin menjadi salah satu Gubernur yang diberi kesempatan berbicara dan bertanya dalam RKP tersebut. Dia meminta sejumlah regulasi yang sesuai dengan potensi yang ada di Kepri. Termasuk pembangunan infrastruktur yang kini dikerjakan sejumlah kabupaten/kota di Kepri.

Adapun regulasi yang diajukan Nurdin adalah regulasi untuk pusat logistik, energi, kepelabuhanan. Termasuk pelabuhan bertaraf internasional. Nurdin juga minta agar izin tangkap untuk kapal ikan 30 GT diserahkan saja ke pemerintah provinsi.

"Kita juga minta regulasi pengelolaan labuh jangkar segera diselesaikan,” kata Nurdin. Sehingga, kata Gubernur, jasanya bisa diambil pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat.

Selain itu, Nurdin minta pelabuhan entri point kapal-kapal pesiar ke Kepri. Apalagi Kepri semakin mengandalkan sektor kepariwisataan dan kemaritiman.

Pada kesempatan tersebut, Nurdin mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Nurdin juga menyebutkan, Kepri juga sudah mengajukan beberapa KEK yang semuanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antara yang diajukan adalah, KEK di Pulau Asam, KEK Pariwisata untuk Anambas dan juga KEK Pariwisata di Natuna dan Lingga.

Pada kesempatan tersebut, banyak hal yang ditekankan Presiden memang sedang dipersiapkan dan dilaksanakan di Kepri.

Presiden Jokowi, misalnya, menyampaikan segera mengeluarkan Perpres untuk membangun sistem e-procurement, e-planning, e-budget sehingga mengurangi korupsi. Kepri sendiri, di akhir tahun ini sudah menekankan bahwa e-planing dan e-budgeting harus sudah jalan.

"Jangan ada yang bermain dengan anggaran, karena itu Presiden ingin sistem terus diperkuat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, tambah Nurdin, Presiden juga minta agar daerah konsen pada pertumbuhan ekonomi, dan Kepri sangat yakin dengan diberikannya sejumlah regulasi dan dukungan pembangunan infrastruktur untuk Kepri, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri, sekaligus menjadikan Kepri sebagai titik utama Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Dengan pengelolaan laut dan kemaritiman, pertumbuhan ekonomi akan kembali tinggi,” kata Nurdin usai menghadiri RKP di Istana Negara.

Editor: Udin