BATAMTODAY.COM, Jakarta - Posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar mantap dijabat Setya Novanto. Apalagi pasca dirinya bebas dari status tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), setelah menang praperadilan melawan Komosi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Namun, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, mengganggap sosok Novanto justru akan menjadi ancaman bagi Golkar, meski tak lagi menyandang status tersangka. Sebab, mayoritas publik dinilai tak lagi punya respek dan percaya kepada Ketua DPR RI tersebut.

"Ancaman untuk tidak populer dalam Pilkada dan Pemilu yang akan datang. Akan ada resiko menolak Novanto dari internal Golkar. Ini partai pasti akan terbelah," kata Arbi, Sabtu (7/10/2017).

Harusnya, kata Arbi, Golkar segera mengganti Novanto selagi ada waktu untuk persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang sudah bergulir tahapannya.

"Jadi saya kira justru lebih cepat pergantian ini lebih punya waktu Golkar untuk memperbaiki kepercayaan publik. Jadi jangan coba-coba Golkar menunda-nunda," kata Arbi.

Meski diakui Arbi mengganti pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu tak serta-merta menyelesaikan persoalan menguapnya kepercayaan publik terhadap Golkar.

"Ya, tentu tidak segera otomatis. Tapi kan Golkar punya basis atau pijakan untuk memperbaiki diri dan bisa tumbuh kembali. Itu apabila pengganti Novanto itu adalah orang yang yang layak dipercaya," kata dia.

"Cuman ada konflik di dalam, pihak Novanto akan menunda-nunda terus, akan menghilangkan upaya untuk menggusur Novanto," katanya lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Setya Novanto tetap dipertahankan sebagai ketua umum partai.

Sebab, kata Idrus, Novanto telah mengeluarkan memo bahwa dirinya tetap sebagai pemimpin tertinggi Golkar.

"Novanto kembali memimpin dan sudah juga mengeluarkan memo kepada saya untuk menyampaikan bahwa beliau akan kembali memimpin setelah sakit kemarin dan aktif sebagai Ketum DPP Partai Golkar. Enggak ada masalah," kata Idrus di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017) lalu.

Idrus pun membantah soal adanya hasil kajian Tim Elektabilitas, termasuk rekomendasi penonaktifan Setya Novanto sebagai ketua umum.

Menurutnya, hasil kajian tim beberapa waktu lalu hanya merupakan aspirasi kader yang bisa saja disampaikan siapa pun. "Pergantian apa? Enggak ada. Itu pun enggak ada sama sekali. Tidak ada," tuturnya.

Idrus memastikan Novanto dalam keadaan sehat dan siap kembali memimpin partai. Namun, Idrus enggan merinci kapan kira-kira Ketua DPR RI itu kembali bekerja.

"Sekali lagi, bahwa Setya Novanto sebagai ketua umum, ya kan setelah sembuh menyatakan siap kembali aktif. Berarti kami akan fokus pada kegiatan partai yang ada," kata dia.

Dalam rekomendasi tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk pelaksana tugas pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto menjadi tersangka.

Hal ini memicu dugaan akan ada pergantian pejabat berlambang beringin tersebut.

Sumber: Kompas.com
Editor: Udin