Oleh Dodik Prasetyo

DALAM menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar Indonesia tidak hanya mengirimkan bantuan logistik.

Indonesia juga mendorong negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB di New York pada Selasa 19 September untuk bersama menyelesaikan krisis kemanusian tersebut.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengeluarkan komunike bersama agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Indonesia dalam pertemuan Contact Group OKI yang membahas krisis di Rakhine State. Dalam pertemuan itu hadir para pemimpin anggota OKI dari Turki, Bangladesh, Pakistan, Iran dan Indonesia, serta menteri luar negeri atau duta besar dari negara anggota yang lain. Perwakilan dari UNHCR, PBB, Inggris dan Amerika Serikat juga hadir dalam pertemuan itu.

Sebelumnya, pada Senin 18 September Retno Marsudi bersama perwakilan negara-negara sahabat membahas krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine dalam acara jamuan makan siang bersama di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York. Jamuan makan siang tersebut merupakan undangan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson yang juga dihadiri oleh menteri muda urusan luar negeri Myanmar dan juga Menteri Luar Negeri Bangladesh.

Pihak Myanmar memberikan penjelasan terkait kondisi saat ini di Rakhine State. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir situasi di Rakhine sudah lebih tenang, tidak ada kontak senjata dan akses bantuan kemanusiaan sudah mulai berjalan. Selain itu, Myanmar juga telah menyatakan kesanggupannya untuk melibatkan PBB dalam pemberian bantuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine.

Melalui Menlu Retno, dalam jamuan makan siang itu Indonesia mendorong Myanmar dan Bangladesh untuk segera menyelesaikan permasalahan perbatasan dan pengungsi etnis Rohingya. Karena sebagian besar warga Rohingya saat ini berada di kamp pengungsian perbatasan Myanmar-Bangladesh. Jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas dan kurangnya kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan obat-obatan menjadi alasan agar masalah pengungsi dan perbatasan segera diselesaikan antara Myanmar dan Bangladesh.

Dalam pertemuan Contact Group OKI, Indonesia dengan negara lain anggota OKI telah sepakat mengeluarkan komunike untuk mendesak Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State. Berdasarkan penjelasan Jusuf Kalla, OKI maupun PBB hanya bisa memberikan tekanan politik kepada Myanmar untuk menghentikan kekerasan Rohingya. Jusuf Kalla menambahkan dalam pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk bersama-sama memberikan bantuan logistik kepada pengungsi Rohingya.

Opsi penyelesaian yang disarankan oleh Indonesia adalah formula 4+1. Yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Tentu dalam memberikan bantuan kemanusiaan Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Karena hingga saat ini hanya Indonesia yang diberikan kepercayaan oleh pemerintahan Myanmar untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sehingga Indonesia berperan sebagai jembatan dunia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya.

Tentu peran yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar patut untuk diapresiasi. Meskipun tidak sedikit juga yang memandang negatif apa yang dilakukan oleh Indonesia. Namun apa yang dilakukan oleh Indonesia dirasa tepat dalam membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.

Tidak perlu menggunakan kekerasan atau tindakan fisik lainnya. Tapi dengan menggunakan pendekatan diplomasi. Dengan pendekatan tersebut Indonesia berhasil mengajak negara-negara lain untuk bersama memikirkan solusi terbaik dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Selain itu, dengan diplomasi pula Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Myanmar sebagai satu-satunya negara yang diperbolehkan mengirimkan bantuan kemanusiaannya ke Myanmar. Serta berhasil membuka hati Bangladesh untuk menerima pengungsi dari Myanmar.

Upaya Indonesia dalam menanggapi permasalahan krisis kemanusiaan di Myanmar layak dijadikan contoh dalam menghadapi setiap permasalahan. Dengan diplomasi yang dilakukan Indonesia masih menghargai kedaulatan Myanmar sebagai sebuah negara. Sehingga dengan demikian Myanmar juga menghargai upaya Indonesia dalam membantu kaum Rohingya atas dasar kemanusiaan. Dengan langkah seperti itu, hubungan bilateral kedua negara masih terjaga dengan baik.

Memang langkah yang dilakukan Indonesia masih belum berhasil menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Tapi apa yang dilakukan Indonesia lebih bermanfaat daripada sebagian orang yang hanya mampu berbicara tanpa melakukan aksi nyata. Semoga krisis kemanusiaan di Myanmar dapat segera diselesaikan. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, tanpa melihat suku, agama maupun etnis. *

Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI)