Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hampir Setahun, Nasib 32 Nelayan Lobam 'Dipimpong'
Oleh : Harjo
Senin | 18-09-2017 | 12:26 WIB
Zainal1.gif Honda-Batam
Zainal bersama anggota DPRD Bintan dan pihak PT BRC Lagoi disekitar pembangunan Bandara internasional Busung Lobam. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Paska berlabuhnya kapal RIG atau kapal ekplorasi migas lepas pantai di Perairan Kawasan Industri Lobam, pendapatan nelayan sekitar jadi terganggu. Terjadi penyempitan lokasi tangkap ikan nelayan.

Namun sejak Januari 2017 lalu, nasib para nelayan tidak ada kejelasan, padahal mereka menggantungkan hidup mereka dengan menangkap ikan di perairan tersebut. Mirisnya lagi, pihak pengelola kawasan dan pemerintah daerah dan instansi terkait terkesan menutup mata tanpada ada solusi.

Zainal, koordinator para nelayan mengatakan sejak januari 2017 lalu, labuh jangkar kapal RIG di perairan KIB Lobam sudah dipertanyakan ke semua pihak agar dicarikan solusi terbaik sehingga tidak mengganggu pendapatan nelayan.

"Kita yang merasakan dampaknya daru keberadaan kapal RIG, sudah menyampaikan kepada pihak terkait. Namun sampai saat ini, belum ada solusinya, bahkan terkesan masing-masing pihak mengelak," ungkap Zainal.

Dijelaskannya, sebelumnya mereka sudah pernah menemui Camat, Dinas terkait bahkan ke Provinsi. Namun apa yang diharapkan justru belum menemukan solusi.

"Kita tidak meminta untuk di pimpong sana-sini oleh pihak terkait, karena kami butuh solusi agar nasib keluarga kami minimal bisa bertahan. Bukan berarti kami menolak kemajuan pembangunan dan industri yang ada," harap Zainal yang diamini sejumlah nelayan lainnya.

Terkait keluhan ini, kata Zainal dia bersama sejumlah rekannya, juga sudah menyampaikan permasalahan yang mereka alami langsung ke bupati Bintan. Dengan harapan agar agar keluhan nelayan mendapatkan solusi demi kelangsungan hidup para nelayan.

"Kita sudah ketemu langsung ketemu Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati meminta agar segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada Camat. Selanjutnya, camat langsung diminta berkoordinasi dengan instansi dan Bupati. Kita berharap agar ada solusinya," harapnya.

Editor: Yudha