BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyayangkan adanya penyelewengan terhadap dana desa.

Pernyataan ini disampaikan Eko pasca-munculnya sejumlah dugaan kasus korupsi terkait dana desa yang melibatkan pejabat daerah.

Pada Rabu (2/8/2017) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kasus ini melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

"Saya sangat menyesalkan kejadian ini," kata Eko saat dikonfirmasi, Jumat (4/8/2017).

Eko juga mengapresiasi kerja KPK karena mengungkap kasus tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi pembiaran pada dugaan kasus penyelewenang dana desa.

Eko berharap penangkapan sejumlah oknum dalam kasus ini menjadi pelajaran bagi para pihak terkait agar tidak melakukan perbuatan serupa.

"Menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya agar tidak main-main dalam mengelola dana desa," kata Eko.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Kasus ini bermula saat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp100 juta yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum.

Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo. Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad Syafii.

Sumber: Kompas.com
Editor: Udin