Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Patung Jenderal Cina di Tuban, Pemerintah Harus Dengar Rakyat
Oleh : Redaksi
Jum\'at | 04-08-2017 | 08:38 WIB
patung_cina.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Patung Jenderal Kongco Kwan Sing Tee Koen di Tuban, Jawa Timur. (Foto: Screenshot media sosial)

BATAMTODYA.COM, Jakarta - Patung yang dinobatkan sebagai patung tertinggi se-Asia Tenggara yang terletak di Tuban, Jawa Timur, adalah patung Yang Mulia Kongco Kwan Sing Tee Koen, seorang jenderal berkebangsaan Cina, dan dibangun di area klenteng. Walaupun demikian, pemerintah harusnya lebih mendengar kemauan masyarakat setempat.

 

Anggota Komisi IV DPD RI, Abdul Azis Khafia, menjelaskan, terlepas dari sudah ada atau belumnya surat izin mendirikan patung itu, pemerintah harus mendukung kemauan masyarakat setempat. "Yang jelas, ada izin atau tidak, perlu diingat bahwa pemerintah harus lebih mendekati kemauan rakyat daripada kemauan segelintir orang," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menandatangani prasasti monumen atau patung Yang Mulia Kongco Kwan Sing Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur (Jatim), Senin (17/7). Patung dengan tinggi 30,4 meter ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Komisaris Klenteng Kwan Sing Bio Alim Sugiantoro mengatakan, monumen tersebut menjadi simbol kesetiaan dan kejujuran. Kongco Kwan Sing Tee Koen, kata dia, merupakan jenderal perang tiga negara yang dipercaya rakyatnya. Patung dibangun dalam waktu 1,5 tahun dengan biaya Rp 2,5 miliar yang berasal dari dana sumbangan.

"Yang diwariskan (Yang Mulia Kongco) yaitu sikap setia, kesetiaan dan kejujuran," kata Zulkifli. Menurut dia, kesetiaan dan kejujuran dalam membela negara patut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Tiga syarat lainnya agar negara maju, menurut dia, adalah ilmu pengetahuan, kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya, dan adanya nilai-nilai luhur bangsa.

Pernyataan Ketua MPR RI yang mengajak masyarakat untuk mencotoh Jenderal Cina itu, alih-alih untuk didengarkan justru mendapat beragam komentar negatif dari netizen. Patung yang dijadikan simbol itu, disebut-sebut juga belum memiliki perizinan.

"Secara pribadi, saya menyayangkan hal tersebut. Di tengah krisis kebangsaan dan upaya pemerintah kembali menggencarkan semangat kebangsaan, salah satunya dengan membentuk komite kerja Pancasila (Yudi Latif CS), semestinya potensi tokoh pahlawan nasional lebih dikedepankan," papar Abdul Aziz saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (3/8) sore.

Namun, ketika ditanya terkait perizinan, Abdul Aziz belum konfirmasi langsung kepada DPD Jawa Timur karena sedang bertugas di Bali.

Sumber: Republika
Editor: Dardani