BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Draf tatatertib pemilihan wakil gubernur (Tatib Pilwagub) Kepri yang disusun hampir dua bulan akhirnya disetujui semua fraksi di DPRD Kepri. Sebelum disahkan, draf Tatib Pilwagub tersebut akan dievaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, jika Tatib Pilwagub tersebut sudah selesai dievaluasi Mendagri selanjutnya DPRD Kepri akan melaksanakan paripurna pengesahaan, tentunya diawali dengan laporan panitia khusus pembahasan Tatib Pilwagub Kepri.

"Jika disetujui Kemendagri, maka nanti akan menerbitkan SK Panlih untuk melanjutkan tugas sampai selesai pemilihan," kata Jumaga.

Ketua Pansus Tatib Pilwagub Kepri, Surya Makmur Nasution juga mengatakan, setelah persetujuan dari masing-masing fraksi di DPRD, pihaknya akan segera mengirimkan draf dan redaksional Tataib tersebut ke Mendagti untuk dievaluasi.

"Dan jika dalam evaluasi Mendagri nanti tidak ditemukan yang subsatansial maka akan segera disahakan melalui paripurna," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara fraksi PKS-PPP, Abdulrahman saat tanggapan fraksinya meminta partai pengusung serius menyelesaikan pemilihan Wagub.

"Tatib sudah selesai. Ibarat taksi argonya sudah jalan tetapi partai pengusung belum selesai. Maka dari itu, selesainya tatib ini diiringi dengan keseriusan partai pengusung," kata Abdulrahman.

Sama halnya dengan fraksi Hanura Plus. Juru bicaranya, Yusrizal meminta seluruh calon yang diusulkan serius untuk mengikuti pemilihan Wagub ini.

Bukti keseriusan ini ditunjukkan dengan mengajukan surat pengunduran diri yang tidak dapat dicabut lagi.

"ASN, anggota DPRD, atau pejabat publik lainnya harus mengajukan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi," kata Yusrizal.

Sementara catatan juga diberikan fraksi Kebangkitan Nasional lewat juru bicaranya Maaz Ismail. Fraksi ini meminta, agar nantinya nama yang diajukan Gubernur ke DPRD Kepri harus sudah disetujui seluruh partai pendukung.

"Baik nama yang diusulkan dan disetujui, harus sudah disepakati oleh seluruh partai pendukung," ujar Maaz.

Selain tiga fraksi itu, fraksi PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat menyetujui agar tatib ini dapat dilanjutkan hingga disahkan nantinya.

Editor: Gokli