BELITUNG, batamtoday  - Para elit pejabat negara ternyata yang paling memprihatinkan dalam usaha sosialisasi Pancasila. Di berbagai wilayah Indonesia, pejabat jajaran Muspida, anggota DPRD, ogah-ogahan kalau diajak meluaskan pemahaman dan pengamalan Pancasila.

"Dalam berbagai kesempatan kami mengadakn acara-acara sosialisasi Pancasila dan empat Pilar Negara, para pejabat Muspida dan anggota DPRD malas datang, kalau bicara juga asal bicara saja," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin dalam acara dengan wartawan di Belitung, Bangka Belitung kemarin.

Menurut Lukman, MPR dalam tugasnya mensosialisasikan Pancasila ke daerah-daerah selalu mengadakan pertemuan, hari pertama dengan jajaran Muspida (seperti bupati, walikota, kejaksaan, pejabat kepolisian, dan pihak militer), hari kedua dengan  memang dan unsur masyarakat.

"Baru hari kedua acara menjadi hidup, para guru sangat antusias, dan tokoh masyarakat juga memberi masukan yang bagus-bagus." Para tokoh masyarakat ternyata juga memberikan masuka-masukan positif, mereka memberi perspektif Pancasila menurut kacamata daerah, dan itu perlu dihargai.

Persoalan Pancasila dan Empat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) disadari pula oleh masyarakat makin penting. Kita berpotensi terpecah belah kalau tidak terus-menerus memahami dan mengmalakan empat pilar.

"Pancasila dan Empat Pilar kini menjadi masalah besar, karena menyangkut keutuhan negara. Masalah korupsi dan menjauhnya kesejahteraan rakyat, juga karena pejabat yang tidak mengamalkan Pancasila," katanya.

Untuk pekerjaan besar mensosialisasikan Pancasila dan Empat Pilar inilah, MPR dan pemerintah serta lembaga tinggi negara lainnya setuju membentuk lembaga baru yang operasional sampai ke bawah.

"Lembaga ini seperti BP7 zaman Orba, tapi tidak mendoktrin. Lembaga ini diharapkan mampu mewadahi segala lapisan masyarakat untuk sosialisasi Pancasila," katanya.