Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kurangi Kegiatan Ceremonial

DPRD Lingga Minta Pemkab Fokus Program Pro Rakyat
Oleh : Nurjali
Sabtu | 29-07-2017 | 12:14 WIB
Neko1.gif Honda-Batam
Anggota DPRD Lingga Neko Wesha Pawelloy. (Foto: Nurjali)

BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga meminta pemerintah tidak kucing-kucingan dalam penyusunan draft KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 yang akan dibahas di banggar.

Melihat kondisi masyarakat saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi, program-program yang bersifat seremonial dan kurang bermanfaat bagi masyarakat banyak sebaiknya ditiadakan.

"Saat kami reses banyak keluhan masyarakat yang belum di penuhi pemerintah, mereka menuntut perekonomian yang lebih baik, jadi saya minta Pemda lebih memprioritaskan keluhan masyarakat Lingga saat ini," ujar Neko Wesha pawelloy saat pengesahan paripurna di sidang Istimewa penyerahan KUA-PPAS APBD-P 2017, Rabu (26/7/17).

Selain itu, wilayah Kabupaten Lingga yang dikelilingi laut dan terdiri dari pulau-pulau sangat membutuhkan infrastruktur pendukung yang layak. "Kita minta fokuskanlah program-program infrastruktur pendidikan misalnya, salah satunya di kecamatan Senayang yang terdiri dari pulau-pulau," sebutnya.

Belum lagi di Wilayah Kecamatan Posek yang baru pemekaran, disana hampir semua wilayah antar satu pulau ke pulau yang lain, harus menyeberangi laut. "Disana mirip senanyang wilayahnya. Anak-anak yang mau sekolah harus berjuang melewati lautan luas dengan resiko angin dan ombak demi mendapatkan ijazah," ujar neko.

Menurutnya, infrastruktur pendukung pariwisata juga perlu diperhatikan, banyak tempat-tempat wisata kita yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih layak lagi. "Sebelum kita membuat kegiatan promosi wisata, kita harus membenahi dulu infrastrukturnya potensi wisata kita ini luas dan banyak," sebutnya.

Belum lagi dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa wilayah di Kabupaten lingga yang masih sangat jauh tertinggal. Hal ini diharapkan menjadi prioritas oleh pemerintah. "Kita cukuplah dulu kegiatan yang kurang manfaatnya, banyak visi misi bupati yang belum terwujud ini harus jadi prioritas," ujarnya.

Ada juga infrastruktur komunikasi antar pulau yang harus diprioritas agar mereka tidak tertinggal. Begitu juga dengan program kesehatan yang masih jauh dari pelayanan yang maksimal, banyak warga kita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak ini harus segera di benahi menurutnya.

"Jadi dalam APBD Perubahan dan APBD Murni 2018 nanti, kita minta pemerintah fokus pada program yang benar-benar bermanfaat dan menyentuh masyarakat," tutupnya.

Editor: Yudha