BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Enam Fraksi DPRD Kepri membahas kinerja Gubernur Provinsi Kepri, atas Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan LPP-APBD 2016 di ruang rapat utama DPRD, Selasa (18/7/2017).

Dalam rapat pembahasan LPP-APBD 2016 itu, DPRD Kepri juga menyatakan sepakat agar dilakukan pembahasan di tingkat Pansus LPP-APBD. Nantinya akan didengar jawaban Gubernur Kepri atas Pandangan Fraksi DPRD.

Sejumlah fraksi DPRD Kepri mengungkapkan, minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri menjadi sorotan utama DPRD Kepri. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja ini justru diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu.

"Untuk belanja hibah yang mencapai Rp 422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 419 miliar, yang mengakibatkan penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang," kata juru bicara Fraksi Golkar Taba Iskandar.

Kondisi ini, sambung Taba, harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya. Sehingga, tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.

"Tanda-tanda realisasi anggaran akan kembali rendah ditahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Diminta agar agar Gubernur untuk segera memimpin pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan masyarakat," tutur Taba Iskandar.

Kritikan yang sama, juga disampaikan fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Juru bicara Fraksi Demokrat Onward Siahaan, dan melihat minimnya penyerapan anggaran yang terjadi ditahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD).

Gubernur sebagai kepala daerah, harus mampu mengkoordinasikan OPD-OPD itu untuk berakselarasi sejak awal.

"Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir," papar Onward.

Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

"Kita masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita," lanjut Onward.

Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional, juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Untuk itu, Kedepan, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan diawal-awal.

Selain mengkritik, seluruh fraksi-fraksi di DPRD memuji keberhasilan pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama tujuh tahun berturut-turut. Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar pemprov segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut.

Editor: Dardani