BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Ketua DPRD Lingga, Riono mengatakan pembahasan APBD Perubahan Pemkab Lingga tahun 2017 kemungkinan besar akan terlambat akibat laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 yang baru diterima pada pertengahan Juni 2017 lalu.

"Perkirakan kita pembahasan APBD-P agak sedikit lambat dari jadwal. Karena itu tadi laporan BPK baru kita terima kemaren," kata Riono, Kamis (6/7/2017).

Menurutnya, keterlambatan tersebut bisa saja berakibat pada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 3-5 persen. Namun pihaknya tetap berharap kepada pemerintah pusat untuk tidak ada pemangkasan.

"Kalau ini terjadi, harapan kepada pusat jangan ada pemangkasan DBH lah. Karena kita salah satu daerah di Provinsi Kepri yang memiliki APBD paling rendah yakni sebesar Rp 754 milyar. Juga salah satu daerah perbatasan yang membutuhkan bantuan dan perhatian khusus," ujarnya.

Untuk DPRD Lingga sendiri, sambung Riono mengenai panitia khusus (pansus) laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD tahun 2016 disampaikannya telah dibentuk dan diisi oleh seluruh fraksi yang diketuai oleh Sui Hok dan tiga pimpinan DPRD sebagai koordinator.

"Pansusnya telah terbentuk. Pansus ini nanti memproses laporan pertanggungjawaban APBD 2016 sebagai pintu masuk untuk pembahasan APBD Perubahan," ujarnya

Lebih lanjut ia menambahkan, pansus itu juga saat ini dalam tahap pembahasan dan selanjutnya akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Editor: Yudha