BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Pembina dan penggagas LSM Kepri Corruption Watch (KCW), Abdul Hamid, mengatakan, penerapan sistim zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terdapat plus dan minus.

"Negatifnya, akan ada upaya suap melalui penyisipan siswa yang tidak satu zonasi yang dilakukan setiap sekolah pada siswa orang kaya, anak pejabat dengan pengaruh yang dimiliki terutama di sekolah-sekolah favorit," ujar Abdul Hamid.

Selain itu, tambah dia, dengan diberlakukanya penarikan hasil nilai UN asli oleh sekolah akan semakin mempersulit orang tua dan siswa untuk mendaftar di sekolah lain. Hal ini menjadi peluang bagai oknum sekolah untuk meminta sesuatu hal pada orang tua siswa.

Sedangkan segi positifnya nenurut Hamid, Pemerintah Provinsi Kepri telah berhasil menyediakan jumlah sekolah SMA, SMK sederajat terhadap total jumlah siswa yang dinyatakan lulus UN dari SMP pada 2016/2017, maka pemerataan siswa pada seluruh sekolah akan terjadi.

Sayangnya dari 20.000 siswa SMP, MTs sederajat di Kepri yang dinyatakan lulus UN pada tahun ajaran 2016/2017 lalu, sulit untuk ditampung diseluruh sekolah SMA, SMK dan MA Negeri. Hal ini nantinya akan berdampak pada adanya siswa yang putus sekolah akibat tidak diterima di sekolah sesuai zona atau terjadinya paraktek suap dalam penerimmaan siswa baru.

Oleh karena itu LSM-KCW Kepri mendesak Tim Saber Pungli serta pemerintah memantau proses penerimaan siswa baru tersebut.

"Penerimaan siswa baru ini sangat riskan adanya praktek pungli. Perlu diawasi oleh tim Saber Pungli," tegasnya.

Editor: Yudha