Sani Minta SKPD Bekerja Lebih Keras

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di Provinsi Kepulauan Riau dinilai belum memenuhi target sehingga SKPD dituntut untuk bekerja lebih keras dan lebih serius. 

Belum terpenuhinya target pelaksanaan pembangunan dan program Pemprov Kepri ini, terungkap dari paparan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh kepala SKPD dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (7/11/2011).

Gubernur Provinsi Kepri HM. Sani mengatakan sektor pendidikan masih mendapat porsi utama APBD dalam pemerintahan Provinsi Kepri. Saat ini, untuk tahun ini 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 Provinsi Kepri dialokasikan untuk sektor pendidikan.

"Anggaran tersebut digunakan untuk beasiswa, pelatihan guru dan pembangunan infrastruktur sarana fisik pendidikan. Khusus pada sektor beasiswa saya meminta, pada Dinas Pendidikan agar disalurkan dengan tepat sasaran pada siswa dan anak yang sangat membutuhkan," kata Sani.

Selama ini, berdasarkan jumlah angka yang dibantu, Sani menyebutkan angkanya sangat luar biasa hingga mencapai 10.500 siswa. Namun apakah angka itu betul atau tidak, kepada siapa saja beasiswa itu diberikannya, Sani menegaskan hal itu yang perlu diperhatikan dan diawasi.

“Kenyataan di lapangan setiap kali saya turun ke daerah, saya masih sering mendengar dan menemukan ada anak yang masih belum sekolah. Oleh sebab itu, saya minta agar semuanya dapat bekerja lebih keras lagi,” tegasnya mewanti-wanti seluruh jajaran yang saat itu turut hadir. 

Selain sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian gubernur. Dalam rapat koordinasi SKPD Provinsi Kepri tersebut, Sani juga meminta perhatian seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal. 

“Saya minta semua yang bekerja untuk mengawasi proses pengerjaannya,” ujar Sani. 

Selain itu, Gubernur juga meminta kepada jajarannya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa program ini berlangsung secara simultan. Artinya, program ini berjalan selama lima tahun dan akan berlanjut secara terus menerus. 

“Jadi, kalau ada masyarakat yang belum mendapat program ini, tolong dijelaskan bahwa program ini akan terus berjalan hingga 2015 nanti,” urai Gubernur.

Sedangkan sektor kesehatan, Sani meminta pelayanan kesehatan agar dapat ditingkatkan oleh Dinas Kesehatan dengan memfokuskan pada program kesehatan ibu dan anak. 

Sementara itu, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Tjeptjep Yudiana mengatakan bahwa saat ini,Kepri telah sukses mengawal dua program tersebut, termasuk gizi buruk, yang saat ini tercatat hanya 2,85 persen, jauh di bawah angka rata-rata nasional yaitu 9,3 persen. Sedangkan angka kematian bayi, pemerintah pusat menargetkan 20/1000 kelahiran di tahun 2014 nanti. 

“Saat ini angka kematian bayi hanya 4.14/1000 kelahiran,” terangnya.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan Gubernur ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Suhajar Diantoro.