BATAM, batamtoday -Pemerintah Kota dan DPRD Batam dalam perjalannya diduga sering terlibat dalam 'perselingkuhan' dimana kerap terjadi di awal pembahasan suatu ranperda, DPRD terlihat garang namun di tengah pembahasan dan setelah melakukan studi banding, DPRD kemudian menerimanya.

Demikian antara lain disampaikan Candra Ibrahim, salah satu pembicara dalam Diskusi Publik tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik Pemda dan DPRD yang digelar oleh LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) di Hotel PIH hari ini, Sabtu (5/11/2011).

Dipaparkannya, kegarangan DPRD Batam dalam pembahasan ranperda dilakukan hanya untuk menggertak Pemko untuk menaikkan nilai tawar secara politis dan nilai tawar secara ekonomis.

Demikian pula dalam pembahasan APBD, perselingkuhan itu pun acap terjadi dimana dalam kenyataannya praktik titip-menitip masih kerap berlangsung.

Misalnya, ketika Kebijakan Umum Anggaran (KUA) mulai diserahkan oleh Pemko ke DPRD, beberapa proyek disisipkan untuk kepentingan oknum DPRD.

"Dan saat KUA diajukan dari Pemko ke DPRD, biasanya angka-angka proyek sudah mulai naik dari pengajuan awal Pemko," ujarnya.

Ketika angka versi Pemko tidak sesuai dengan angka yang naik akibat titipan oknum DPRD, perselingkuhan kemudian terjadi lagi dimana saat mencari jalan tengah, dipastikan terjadi 'main mata' antara tim loby Pemko dengan oknum di DPRD.

Kasus dana bantuan sosial (Bansos) juga dapat menjadi contoh. Konon, katanya, penyalahgunaan dana Bansosjuga mengalir ke anggota DPRD.

"Secara nyata juga bisa kita lihat, walaupun sudah punya penduduk sekitar satu juta orang jiwa dan memiliki begitu banyak potensi pemasukan daerah, APBD Batam tidak sampai Rp1,5 triliun. Bandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Kepulauan Riau yang penduduknya tidak sampai 500 ribu jiwa, namun punya APBD di atas Rp500 miliar," jelasnya.

Kabupaten Kepulauan Anambas saja misalnya, lanjut dia, yang penduduknya 47 ribu jiwa, namun APBD nya mampu mencapai Rp900 miliar, atau Kabupaten Natuna yang hanya berpenduduk 60 ribu jiwa, memiliki APBD hingga Rp1 triliun.

"Jadi jangan heran, selama pelayanan kepada masyarakat dan tugas pokok kedua instansi tersebut belum berjalan sesuai harapan masyarakat, selama itu pula suara-suara miring akan terus dialamatkan kepada kedua institusi itu," kata Candra.