Jakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengusulkan agar Partai Demokrat segera menarik Marzuki Alie sebagai Ketua DPR dan menggantinya dengan yang lainnya. Marzuki dinilainya tidak cakap sebagai ketua DPR, justru kerap menimbulkan polemik dalam membuat pernyataan maupun kebijakan seperti tanggapanya soal bencana di Mentawai.

Bahkan selaku ketua DPR, Marzuki kerap melakukan intervensi melalui politisasi birokasi dengan memasukkan orang dekatnya atau kroni-kroninya menjadi pejabat di lingkungan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR. “Saya kira Anas Urbaningrum adalam figur yang paling pas menggantikan posisi Marzuki Ali. Jika dibiarkan Marzuki memimpin DPR, bukan saja lembaga negara yang dirugikan, tetapi juga citra Partai Demokrat,” kata Arbi Sanit di Jakarta,  kemarin. 

Anas, kata Arbi, yang kini tidak lagi menjadi anggota DPR dan mundur karena terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat harus kembali lagi masuk DPR untuk menggantikan posisi Marzuki Alie. Menurut Arbi, figur Anas yang tenang, santun, terbuka dan rasional adalah sosok yang pas untuk menjadi ketua DPR menggantikan Marzuki Alie.

"Saya kira Partai Demokrat harus segera menarik Marzuki Alie dari posisi Ketua DPR, karena tidak cocok lagi memimpin lembaga sebesar DPR. Pencopotan Marzuki sebagai bentuk pertanggungjawaban Partai Demokrat terhadap masyarakat karena sikap dan kepemimpinannya yang seringkali membuat citra DPR kian tepuruk," katanya.

Sebelum ada pergantian ketua DPR, Arbi berharap agar Marzuki tidak melakukan politisasi birokrasi dengan berusaha memasukan orang-orang dekatnya menjadi pejabat di lingkungan Setjen DPR. Sebab, langkah-langkah seperti ini sering dilakukan pejabat daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. “Pejabat yang bukan teman atau tidak sealiran dengan kepentingannya digusur dengan alasan yang tidak jelas,” katanya.

Pengamat politik UI ini menduga proses pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Setjen DPR pada Selasa (2/11) lalu, tidak  tidak lepas dari intervensi Ketua DPR. Kepemimpinan dan sikap Marzuki Alie sebagai Ketua DPR dinilainya makin tidak jelas dan makin tidak memiliki prinsip, bahkan tambah aneh. Tidak seperti pemimpin-pemimpin DPR sebelumnya seperti Akbar Tandjung maupun Agung Laksono yang lebih bijak dalam menyikapi situas internal di Kesetjenan. “Sikap seperti itu tidak mencerminkan sosok ketua DPR yang baik,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Refrizal mempertanyakan masuknya pejabat-pejabat di luar DPR yang menduduki posisi strategis di lingkingan Kesekretariatan Jenderal DPR, Nining Indra Saleh. Sebab hal ini akan merusak tatanan birokrasi dan meridsistem yang sudah lama terbangun di DPR. “Saya sudah dengar soal ada pergantian itu. Saya kaget juga kok terjadi pergantian yang seperti itu. Dan kita (BURT) akan mempertanyakan itu secara resmi,” kata Refrizal. 

Namun, Refrizal mengaku sudah menghubungi Sekjen DPR Nining Indra Saleh terkait pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Setjen DPR itu. “Tadi pagi saya hubungi Sekjen. Saya tanya ini titipan siapa? Sekjen bilang pergantian ini biasa saja, tapi saya tidak mau su`udzon (buruk sangka, red) adanya titipan ketua DPR," katanya.
 
Jika pergantian pejabat-pejabat di lingkungan Setjen DPR ini ada intervensi, maka unsur KKN direpublik ini masih berlaku. “Kalau pergantian ini ada intervensi, maka ini tidak sehat. Artinya, bebas dari KKN itu hanya slogan belaka,” pungkas Rafrizal.

Seperti diketahui, proses pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Setjen DPR ini bermula dari pro kontra pembangunan Gedung Baru DPR, di samping rumah jabatan anggota. Sehingga dibutuhkan kehadiran seseorang yang ahli dalam bidang mengelola, mengawasi dan memelihara aset bangunan  negara ini. Selama ini, DPR  ternyata belum memiliki
tenaga ahli yang mampu menjalankan tugas pengawasan dan pemeliharaan gedung dan perumahan DPR.
 
Untuk itu,  Sekretariat Jenderal DPR, Selasa (2/11) ini merekrut pejabat eselon II dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengelola dan merawat gedung DPR dan pemeliharaan perumahan DPR. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPR juga merekrut pejabat eselon II dari kementerian Keuangan, yang  nantinya akan membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan DPR.

"Hari ini Sekretariat Jenderal  DPR  melantik 38 pejabat  eselon II  hingga IV. Dua di antaranya berasal dari pejabat di lingkungan PU dan Kementerian Keuangan," demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, seusai melantik pejabat Kesekretariatan Jenderal DPR, Selasa (2/11) Nining mengatakan, pejabat dari Kementerian PU yang direkrut ini adalah Ir Sumirat. Dia sebelumnya  sebagai Kasubdit Bangunan Gedung di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan PU. Sementara pejabat dari Kementerian Keungan yang direkrut adalah Drs Adil.

Nining mengatakan, pihaknya sengaja merekut Sumirat dari Kementerian PU ini dalam rangka untuk pengelolaan aset banguan DPR. Termasukterkait rencana pembangunan gedung baru DPR. "Karena selama ini DPR belum memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan gedung dan bangunan DPR, maka saat ini kita rasakan perlu segera merekrutnya. Hal ini sebagaimana arahan yang disampaikan pimpinan Dewan juga,  ujar Nining.

Sementera, terkait rekrutmen terhadap pegawai asal Kementerian Keuangan, hal ini imaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolan keuangan di DPR