KARIMUN, batamtoday - Anggota Komisi I DPRD Karimun menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kabupaten itu belum menjalankan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan banyaknya jumlah personil.

Syahril, Anggota Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Karimun menilai bahwa porsi jumlah anggota Satpol PP di daerah itu tidak sebanding dengan kinerjanya.

"Satpol PP itu over limited, over tim. Tapi kerja tak ada," kata Syahril yang merupakan legislator Partai Bintang Reformasi (PBR) itu dalam rapat dengar pendapat dua hari lalu.

Pernyataan Syahril bukan tanpa alasan. Dia menyebut temuan banyaknya pelanggaran usaha warung internet (Warnet), menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi munculnya penilaian itu.

Selain itu, masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) lainnya yang seharusnya menjadi tugas Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum.

Namun Kepala Satpol PP Kabupaten Karimun, Aryandi, menolak tudingan tersebut. Aryandi bahkan berdalih bahwa selama ini Satpol PP telah menjalankan tugas pkok dan fungsinya secara maksimal.

"Kami sudah maksimal menjalankan tugas termasuk pengawasan terhadap usaha warnet," kata dia.

Dia menyebut salah satu langkah maksimal yang dilakukan yakni dengan menempatkan dua personil Satpol PP di warnet-warnet.

Penempatan dua personil Satpol PP berpakaian preman itu dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengusaha Warnet.

Kendala yang dihadapi Satpol PP, lanjutnya adalah karena minimnya anggaran operasional. Aryandi mengaku selama satu tahun, Satpol PP hanya diberikan anggaran sekitar Rp159 juta untuk operasional.

Kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, tersebut sudah meliputi dana operasional seluruh kegiatan patroli dan operasi.

"Sebenarnya kerja kami ini banyak, cuma anggaran yang tak ada. Kalau tahun dulu kami mendapat anggaran Rp250 juta, termasuk tambahan dari ABPD Perubahan. Setahun ini cuma Rp159 juta saja," tandasnya.