Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Secercah Mimpi untuk Kota Bestari
Oleh : Lani/Magid
Kamis | 03-11-2011 | 15:54 WIB
Lis_4.JPG Honda-Batam

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah,SH. Foto: Lani/batamtoday

LIS DARMANSYAH, begitu orang tuanya memberi nama 41 tahun lalu. Kini, lelaki yang dibesarkan di Kota Tanjungpinang tersebut tumbuh menjadi politisi yang cukup disegani. Terbukti, dua periode sudah, rakyat kota berjuluk Kota Bestari itu mempercayainya menjadi wakil di legislatif Provinsi Kepri setelah sebelumnya juga pernah terpilih anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Suaranya yang lantang dan analisa yang tajam, menjadi ciri khas Lis Darmansyah kala harus berhadapan dengan persoalan sosial kemasyarakatan yang menjadi pokok bahasan dewan.

Ketika batamtoday berkunjung ke kediamannya, ada kesan yang tak biasa. Rumah yang berada di tengah-tengah perkampungan Hang Lekir Perum Pinang Merah Permai itu terkesan sederhana, meski bangunannya cukup megah. Tak pernah ada kata tutup, jika memang masyarakat setempat ingin menyampaikan keluhan langsung kepadanya.

"Rumah saya ini dari dulu 24 jam untuk masyarakat, tiap saat jika memang saya tidak sedang tugas di luar kota, rumah ini terbuka untuk siapapun. Banyak masyarakat datang untuk mengeluhkan mulai dari persoalan pendidikan anaknya, pengobatan sampai masalah keluarga, saya harus jadi pengabdi mereka, karena saya bisa seperti ini karena mereka," cetus Lis Darmansyah yang di kalangan wartawan lebih akrab disapa Bang Lis itu.

Dari intensitas tatap muka dengan masyarakat tersebut, Lis mengaku mendapat banyak masukan terkait dengan masa depan Kota Tanjungpinang. Ini juga yang menstimulus pemikiranya untuk membangun secercah mimpi untuk kota berjuluk Bestari itu. Kota kelahiran, sekaligus kota pengabdian bagi politisi asal PDI Perjuangan ini.

"Banyak persoalan yang mengganggu pikiran saya. Kota Tanjungpinang ini butuh penanganan yang lebih serius. Segala lini perlu perbaikan, mulai dari persoalan keruwetan birokrasi pemerintahan, masalah pendidikan, persoalan kesehatan dan lain sebagainya," kata Lis berharap.

Lebih jauh diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kepri tersebut, dalam sisi penerapan sistem birokrasi selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Keluhan itu sekaligus merangkum persoalan pelayanan kesehatan yang dianggap lamban dan bertele-tele.

“Ini tidak semata-mata salah dari yang memberi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus berimbang antara fasilitas dan juga motivasi. Kita tidak mencari benang merah siapa yang salah di sektor pelayanan kesehatan. Namun lini ini menjadi bagian terpenting, kalau orang sehat baru orang bisa pintar, bisa yang namanya berpikir baik, cerah, professional dan proposional,” tukasnya sembari menyimpulkan seperti diungkapkan Profesor Sadu, bahwa labirin kemiskinan itu berawal dari persoalan kesehatan.

Kemampuan orang untuk berobat tentunya tidak sama, sebut mantan pelajar SLTP 03 Tanjungpiang itu. Sistem yang dipakai selama inilah yang harus ditata ulang. Urusan birokrasi yang terlalu panjang membuat masyarakat harus menunggu yang notabene akan menimbulkan respek negatif. Apalagi  yang berlabel Jamkesda, sebelum surat dikeluarkan oleh instansi yang terkait, si sakit harus menunggu dan menanggung sendiri kebutuhan perobatan.

“Masyarakat pengennya dapat pelayanan kesehatan yang mudah, pemerintah ingin yang diberikan pelayanan itu obyektif, rill faktanya. Dua hal ini yang perlu disinkronisasikan pengelolaannya, sistem pengelolaannya itu lho.  Yang sakit ngurusnya pakai proses. Nunggu proses segala macamnya harus bayar sendiri dulu, itu kan namanya tidak memberikan pelayanan yang baik. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, masyarakat juga harus membantu cari formulasinya,” ujarnya menyikapi problematika di Kota Tanjungpinang.

Sektor lain yang menjadi perhatian prioritasnya adalah pendidikan yang layak. Karena pendidikan adalah faktor utama membangun kepribadian seseorang, membangun moral dan mental setiap individu. Kesehatan dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena dari dua aspek tersebut akan menimbulkan dampak sosial yang cukup tinggi.

“Kita transferkan inilah tugas leader-nya. Bila formulasinya kurang pas, akan bersentuhan kepada dampak sosial lainya. Masyarakat bawah, bukan mau punya rumah yang besar. Yang mereka pikirkan bagaimana anak saya bisa sekolah bagaimana saya sakit dapat pelayanan dengan mudah, dapat makan sehari-hari, itu saja, simpel, ” tambahnya.

Pelayanan pendidikan di Kota Tanjungpinang, menurut Lis, perlu digarisbawahi. Sebab banyak program pendidikan yang dicanangkan terbukti kurang menyentuh objek sasaran program. Harus diakuinya, pendidikan di Tanjungpinang bahkan secara umum di Kepri, tidak memiliki data base yang kuat, yang actual. Antara data base yang dimiliki Dinas Pendidikan (Disdik) sering tidak sama dengan permasalahan yang ada. Kelemahan inilah yang harus diperbaiki untuk mencapai tujuan pendidikan yang mampu melahirkan putra-putri bangsa yang cerdas.

“Kita mau, bagaimana orang yang tidak mampu bisa sekolah. Bagaimana dengan orang yang punya prestasi ngak perlu menunggu diajukan sudah mendapat beasiswa, sudah ada daftarnya. Memang benar data itu penting, tetapi pilar utamanya bukan itu. Samapi sekarang data base di kepri memang ada hitam diatas putihnya tetapi bila kita susuri sudah tidak pas. Masyarakat miskin kita itu berapa sih, standart miskin itu bagaimana ? Miskin di Kepri tidak bisa disamakan dengan miskin di Jawa,” ujarnya.

System saat ini yang berjalan terhadap informasi kesehatan maupun pendidikan yang didapat di bottom up, tetapi bagaimana pelaksanaan memberikan/mendapatkan informasi itu top down. Semestinya,  jangan mendapatkan informasi itu berjenjang, harus dari atas menyusuri ke bawah, yang di atas tahu apa yang diinginkan masyarakat.

Faktor utama keberhasilan pembangunan bukan semata-mata bentuk bangunan fisiknya, pembangunan itu idealnya 60-40, 60 kepada publik, 40 kepada aparatur. Publiknya seperti apa, bagaimana mekanismenya itulah tugas birokrasi, tentunya disinilah.Sharing tentang keterbukaan, transparansi bagaimana cara membangun suatu daerah, diharapkannya mampu membuka wawasan baru bagi birokrasi.

“Karena membangun itu bukan hanya fisik, tetapi mental moral itu yang pokok. Sekarang moral dan mental itu sudah tidak dianggap penting lagi. Yang jelas, semua yang terbaik adalah ketika kota ini mampu berbenah, dan itu mimpi saya,” ringkasnya sembari menambahkan bahwa tak ada yang lebih baik daripada mengabdi untuk kota kelahiran kita sendiri.

Daftar riwayat Hidup
Nama         : H Lis Darmansyah, SH.
Tempat/Tgl lahir : Tanjungpinang, 19 Maret 1970.
Nama istri     : Hj.Yuniarni Pustoko Weni, SH.
Anak         : Dhiya Shafa Abilla, Dhiya Rio Khanza Nabila,
            Dhiya Ananda Zulfa Shalsabila, dan Dhiya Shalahudin Abdul Rahmasyah.

Riwayat pendidikan:
- SD 028 tahun 1977-1983,
- SLTPN 03 Tanjungpinang tahun 1983-1986
- SLTA Jakarta Tahun 1986-1989,
- STPB Bandung
- Fakultas hukum universitas Lancang Kuning.
 
Organisasi:
- Wakil Ketua III DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang 2000-2005
- PLH Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri.
- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri 2005-2010 
- Ketua Banteng Muda Indonesia Provinsi Kepri 2010-2015
- Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri 2010 - 2015

Riwayat Pekerjaan
- Gatwick Airport Hilton in London
- Dubai Hilton Internatiinal di UEA Dubai, 1993-1994
- Shangrila Hotel Jakarta 1994-1995.
- Radison Hotel Jakarta 1995-1996
- Bintan Beach Resort Tanjungpinang 1996-1998.
- Seruni Hotel Batam 1998-2000.
- Wiraswasta 2000-2002
- Anggota DPRD Kota Tanjungpinang 2002-2004
- Anggota DPRD Provinsi Kepri 2004-2009 Dan Saat ini
- Menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri.