KARIMUN, batamtoday - Panitia Khusus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karimun tahun 2011-2016 memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karimun yang merupakan gabungan dari Bapeda Karimun, Dispenda, Kabag Keuangan serta Bagian Program untuk membahas kekuatan keuangan Karimun untuk melaksanakan program pembangunan selama lima tahun mendatang pada Selasa (1/11/2011).

Ketua Pansus RPJMD, Jamaludin SH menjelaskan pemanggilan TAPD Karimun untuk mengetahui kemampuan anggaran atau APBD Karimun dari tahun 2011-2016 karena hal ini menyangkut dana APBD dari tahun ke tahun. 

"Kita tidak mau nantinya program yang disampaikan terhenti ditengah jalan karena anggaran tidak ada, seperti  pembangunan insfratruktur harus dikerjakan yang skala prioritas karena usulan pembangunan yang masuk dari masyarakat sangat banyak. Mulai dari usulan saat Musrenbang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, usulan saat anggota DPRD turun ke daerah pemilihannya serta usulan yang disampaikan masyarakat langsung pada Bupati Karimun saat turun ke tengah masyarakat," kata Jamaludin. 

Jamaludin menyebutkan semua usulan yang masuk akan dibahas dengan kemampuan keuangan daerah, mengingat dirinya sebagai anggota legislatif tak mau nantinya saat reses ke daerah pemilihan ditagih masyarakat usulan yang disampaikan ternyata tak kunjung terlaksana atau dikucurkan Pemerintah. 

Sementara itu Zulfikar yang juga anggota Pansus RPJMD menyatakan pertanyaan masyarakat terkait usulan mereka yang belum dikucurkan pemerintah ibarat muka anggota legislatif tersiram air panas. 

"Jadi kita harus selaraskan usulan mana saja yang menjadi skala prioritas yang nantinya dapat kami sampaikan pada masyarakat," tambah Zulfikar lagi. 

Di saat yang bersamaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Karimun Djunady mengungkapkan target PAD Karimun untuk tahun 2012 mendatang sebesar Rp516 miliar. 

"Semoga beberapa sumber pendapatan lainnya seperti dana bagi hasil (DBH) dana alokasi khusus (DAK) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang nantinya dapat digunakan untuk dana pembangunan," tukas Djunady. 

Sedangkan Kepala Bapeda Karimun TS.Arief Fadilah menyatakan besaran belanja atau APBD Karimun tahun 2012 mendatang belum dapat disampaikan, tetapi rencana pembangunan sesuai dengan usulan atau skala prioritas sudah ditentukan. 

"Usulan itu masih perlu dibahas agar semua usulan pembangunan yang masuk dapat terakomodir sebaik mungkin," katanya. 

Sementara Asisten III Bidang Perekonomian Pembangunan Kabupaten Karimun Samsuardi menjelaskan agar program kerja yang disusun atau yang tertuang dalam RPJMD dapat terlaksana pihaknya akan mengusulkan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menandatangani kontrak kerja, seperti untuk menekan angka kemiskinan di Karimun. 

"Kalau seorang kepala SKPD tidak mampu menekan angka kemiskinan setelah dianalisa, maka ia akan diganti," terang Samsuardi. 

Sebelum mengesahkan Ranperda RPJMD menjadi Perda, Pansus RPJMD masih akan memanggil beberapa kepala SKPD dalam forum dengar pendapat pekan depan.