BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa seluruh data yang dihimpun dan dimiliki, aman dari gangguan virus Ransomware WannaCry yang mengincar sistem komputer di berbagai belahan dunia.

Kepala BPS Suhariyanto atau yang akrab disapa Ketjuk mengatakan, Biro Sistem Informasi Statistik (SIS) BPS telah melakukan pemindahan dan penyegaran atas seluruh data yang dimiliki sesuai dengan arahan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

"Pak Rudiantara sudah bilang tidak perlu panik. Kami ikuti langkah yang sudah ditentukan dan kami sudah memindahkan (back up) data sesuai arahan dari Menkominfo. Alhamdulillah setelah dibuka, datanya tidak ada masalah. Semoga aman-aman saja," kata Ketjuk di Kantor BPS, Senin (15/5/2017).

Bahkan, sambung Ketjuk, proteksi dan antisipasi yang dilakukan oleh BPS sesuai dengan arahan Menkominfo telah dilakukan sejak kabar virus WannaCry menyebar pada akhir pekan lalu.

"Sebetulnya kami sudah siap dari kemarin pagi. Biro SIS sudah melakukan berbagai proteksi," imbuh Ketjuk.

Di Indonesia, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, virus ini menyerang sistem komputer Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dharmais.

Sampai saat ini belum terdata secara pasti berapa banyak perusahaan di Indonesia yang terkena serangan dari Ransomware WannaCry. Kerugian yang didapat dari virus ini pun berbeda, tergantung data atau dokumen yang dicuri oleh virus tersebut.

Di Indonesia, ransomware WannaCry mulai terdeteksi pada Jumat sore (12/5). Itu merupakan keuntungan tersendiri karena sebagian besar perusahaan sudah mematikan komputernya.

"Serangan ini masif di seluruh dunia, jadi bukan hanya di Indonesia saja. Engineer dan negara di seluruh dunia sedang mencari jalan. Penanganan global sedang dilakukan," kata Rudiantara akhir pekan kemarin.

Terkait serangan tersebut, Rudiantara mengatakan keamanan siber menjadi program prioritas kementeriannya. Saat ini, pemerintah sedang mendorong terus percepatan pembentukan Badan Siber Nasional untuk menangani dan mencegah kasus-kasus siber seperti ke depannya.

"Saat ini, Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden soal pembentukan Basinas sedang diproses," pungkasnya.

Sumber: CNNIndonesia
Editor: Gokli