BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Arifin Nasir, menegaskan, dana BOS dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) program pemerintah pusat dalam menuntaskan pendidikan dasar 12 tahun untuk triwulan I, seluruhnya sudah dikucurkan pemerintah ke masing-masing sekolah.

"Tidak ada alasan sekolah lagi meminta dana SPP dan dan bantuan belajar lain pada siswa tidak mampu di sekolah," sebutnya.

Arifin Nasir juga meminta orangtua siswa untuk segera melapor ke Dinas Pendidikan Provinsi, jika ada pihak sekolah meminta dana SPP dan bantuan belajar lain bagi siswa SD, SMP dan SMA yang kurang mampu.

"Memang untuk urusan sekolah SD dan SMP sederajat adalah kewenangan kabupaten/ kota. Tapi jika ada siswa yang kurang mampu dipungut biaya pendidikan oleh sekolah dengan alasan dana bantuan dari pemerintah belum cair, dapat melapor ke Dinas Pendidikan dan kami akan tindak lanjuti langsung ke sekolah bersangkutan," ujarnya.

DPRD Kepri Sebut Pungutan SPP Ke Siswa Kurang Mampu Adalah Pungli

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Junaskara mengatakan, pungutan SPP dan biaya belajar lainnya oleh sekolah kepada siswa kurang mampu dengan dalih bantuan dari pemerintah belum cair, merupakan pungutan liar (pungli) yang harus ditindak tegas.

"Tidak boleh guru dan sekolah memungut dana SPP dan biaya pendidikan lain pada siswa kurang mampu yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan. Kalau hal itu ada, itu namanya pungli dan perlu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum," tegas Teddy.

Permasalahan dana bantuan belum dikucurkan untuk triwulan II, tambah Teddy, pada waktunya akan tetap dicairkan dan dikucurkan pemerintah. Sehingga bukan menjadi alasan bagi sekolah dalam mengambil kesempatan.

"Kami akan memonitor dan menanyakan sekolah yang memungut biaya itu pada siswa yang kurang mampu, mengapa ada pemungutan. Apakah siswa tersebut tidak masuk lagi sebagai siswa penerima dana? kalau tidak masuk mengapa bisa tertinggal, hal ini akan kami pertanyakan," sebut Tedy.

Sebelumnya, pungutan liar (pungli) berkedok kebutuhan pendidikan, kembali terjadi pada sejumlah siswa di SD, SMP dan bahkan SMA/SMK di Kota Tanjungpinang.

Kali ini, dengan alasan dana bantuan BOS dan Bantuan Khusus Murid (BKM) ?dan Program Indonesia Pintar Triwulan II (April-Juni) belum dikucurkan pemerintah, Sejumlah sekolah SMP dan SMA di Kota Tanjungpinang memaksa siswa yang tidak mampu, membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana lainnya, jelang pelaksanaan ujian.

Salah seorang sumber yang merupakan wali murid salah satu sekolah SMA di Tanjungpinang, yang namanya enggan dipublikasikan kepada BATAMTODAY.COM mengatakan, permintaan SPP pada siswa kurang mampu itu, dikatakan guru dan pihak sekolah menjelang pelaksanaan ujian kenaikan kelas.

"Katanya sebelum ujian harus bayar SPP dan biaya lain hingga bulan Juni 2017, karena dana bantuan dari pemerintah belum turun," ujar sumber.

Sumber juga mengatakan, sejak tahun ajaran baru 2016, pihaknya tidak pernah diminta pembayaran dana SPP oleh sekolah. Namun anehnya, pada triwulan II tahun ajaran akhir 2017 ini, karena dana bantuan dari pemerintah itu tak cair, memaksa sekolah meminta pembayaran SPP pada orangtua murid.

"Kalau hanya 1 bulan kami bisalah utang, tapi ini sampai 3 bulan pula, tentu hal ini sangat berat," keluh wali murid ini lagi.

Hal yang sama, ternyata juga terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tanjungpinang. Dengan alasan bantuan belum dikucurkan pemerintah untuk triwulan ke II, sejumlah siswa kurang mampu di sekolah itu juga diminta untuk mebayar SPP dan biaya pendidikan lain.

"Alasan pihak sekolah meminta dana pembayaran SPP sampai bulan Juni, karena dana bantuan dari pemerintah belum cair dan dibayarkan. Sehingga pihak sekolah terpaksa meminta SPP ke pelajar penerima bantuan pendidikan dari pemerintah," sebut salah seorang wali murid.

Editor: Udin