BATAMTODAY.COM, Jakarta - Daya listrik di Pulau Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas akan ditingkatkan dari semula 20 jam sehari menjadi 24 jam nonstop, yang selama ini baru Pulau Siantan dan Jemaja saja.

Seremoni peningkatan daya tersebut akan dilakukan pada 19-22 Mei 2017 yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dengan mengundang DPD RI, PLN, Pertamina dan Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM.

"Peningkatan daya ini juga diperlukan untuk pengembangan Bandara Letung yang saat ini sudah melayani penerbangan perintis dengan intensitas satu kali seminggu," kata Parlindungan Purba, Ketua Komite II DPD RI saat membacakan kesimpulan Rapat audensi pembangunan kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Parlindungan yang didampingi Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga mengatakan, guna mengakomodir keinginan Pemkab Anambas terkait listrik di Pulau Matak dan Pulau Siantan, disepakati untuk membentuk Tim yang berasal dari Pemkab Anambas dan berkoordinasi dengan PLN.

"Sebagai upaya terobosan untuk menambah daya disarankan kepada Pemkab Anambas untuk mengadakan pendekatan dengan PT Medco Energy sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas yang beroperasi di Kabupaten Anambas agar dapat mengalokasikan CSR-nya dalam bentuk suplai listrik untuk masyarakat. Untuk itu, PT Medco dan SKK Migas akan diundang pada rapat tanggal 19 Mei 2017," katanya.

Parlindungan menambahkan, saat ini masih terdapat 29 desa di Kabupaten Anambas yang belum teraliri listrik, sehingga perlu upaya percepatan sesuai dengan roadmap pembangunan ketenagalistrikan Pulau Sumatera, dimana untuk Anambas telah disiapkan program pembangunan ketenalistrikan melalui penambahan PLTD.

"Tetapi terdapat kendala teknis dalam penyiapan PLTD, yaitu menyangkut lelang yang gagal, tidak ada peserta yang memenuho syarat, serta ketiadaan depo Pertamina. Perlunya dibangun depo Pertamina guna menampung BBM bagi PLTD. Untuk itu akan diadakan rapat dengan mengundang Kementerian ESDM, PT Pertamina, Kementerian Perhubungan dan Bupati Anambas paad 19 Mei 2017," katanya.

Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, dari tiga pulau besar di Anambas, Pulau Matak, Siantan dan Jemaja, hanya Pulau Matak saja yang belum teraliri listrik selama 24 jam. "Siantan dan Jemaja listriknya sudah 24 jam, sementara Matak baru 20 jam. Nah, nanti tanggal 19-21 listrik di Matak jadi 24 jam," kata Haripinto.

Selain itu, pada 2018 juga akan ada penambahan genset untuk PLTD dengan kapasitas 2x500 KW di Pulau Matak dan Letung (Pulau Jemaja) dengan kapasitas 1 MW dalam rangka untuk penambahan listrik untuk masyarakat dan ketahanan daya listrik.

"Tapi kata Pertamina, kebutuhan depo tidak ekonomis, padahal daerah kepulauan seperti Anambas, jangan hanya berpikir soal ekonomis saja, tetapi juga pemerataan. Makanya tadi Ditjen Kelistrikan ESDM mengusulkan Anambas dijadikan eco green isaland, karena kalau dibangun PLTS juga tidak bisa 24 jam," katanya.

Assisten II Pemkab Anambas Masykur mengatakan, Kabupaten Anambas telah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) 2014-2030. Namun, rencana Pemkab Anambas untuk menerbitkan Peraturan Daerah Ketenagalistrikan tidak dapay direalisasikan, karena adanya pemangkasan kewenangan kabupaten/kota di bidang ESDM sebagai diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Untuk itu, pembangunan kelistrikan di Kabupaten Anambas hanya menggantungkan sepenuhnya dari PLN. Kita fokus di perikanan dan pariwisata saja, kita ada Bandara Letung tapi itu tidak ada listrik, baru dihidupkan kalau mau landing saja. Letung butuh listrik, kalau Pertamina tidak mau bikin depo, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena APBD kita minim," kata Masykur.

Tagor ED Sidjabat, Regional Sumatera PLN Pusat mengatakan, PLN telah mengalokasikan pembangunan PLTS/PLTD di Anambas 2,3 MW, sehingga kapasitas daya listrik untuk seluruh Anambas nantinya mencapai 6 MW. "Kita alokasikan 2,3 MW untuk penambahan kapasitas, kemungkinan pakai diesel," kata Tagor.

Sedangkan Affandi dari PT Pertamina menegaskan, Pertamina dalam 5 tahun mendatang tidak memasukkan rencana pembangunan depo Pertamina di Anambas, tetapi membangun SPBU untuk penyaluran ke masyarakat, bukan tempat penimbunan.

"Kalau tempat penimbunan harus ijin ke Ditjen Migas, karena untuk kebutuhan industri. Yang diperlukan hanya untuk penyaluran BBM ke masyarakat cukup SPBU, dan dalam 5 tahun tidak ada masuk bangun depo. Kalau untuk industri, kita sudah punya agen karena industri di Anambas tidak banyak, yang kita perlukan lembaga penyalur," kata Affandi.

Aliffuddin dari Ditjen Kelistrikan ESDM menambahkan, Kementerian ESDM akan membantu Pemkab Anambas untuk menyusun RKUD agar ada peningkatan pembangunan proyek kelistrikan di Anambas. "Kita siap menjadi narasumber untuk mengajari daerah membuatkan RKUD. Kita harapkan ada FGD," kata Alifuddin.

Editor: Surya