Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gelar Rakor Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok

Jelang Ramadan, Dirjen PKTN Kemendag RI Patau Harga Sembako di Batam
Oleh : Suci Ramadhani
Kamis | 27-04-2017 | 16:26 WIB
Rakor-Sembako-400x192.gif Honda-Batam

Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Pemprov Kepulauan Riau mengadakan Rapat Koordinasi identifikasi ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha 2017.(Foto: Suci Ramadhani)

BATAMTODAY.COM, Batam - Untuk menjamin ketersedian pasokan dan stabilitas harga di level yang terjangkau, Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Pemprov Kepulauan Riau mengadakan Rapat Koordinasi identifikasi ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha 2017.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Bupati dan Wali Kota se-Kepulauan Riau, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TDIP), Kepala Sub Divre BULOG di Tanjungpinang dan Batam serta pelaku usaha barang kebutuhan pokok, Kamis (27/4/2017) di Hotel Haris Batamcenter.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Syahrul Mamma, yang memimpin rakor tersebut mengungkapkan, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

“Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Lewat rakor ini Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan
pelaku usaha barang kebutuhan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi atau penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegas Syahrul.

Syahrul mengimbau agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan dan kelancaran distribusi barang. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lokasi-lokasi permukiman masyarakat berpendapatan rendah.

Expand