BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi telah menyusun fokus pembangunan untuk tahun depan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2018 pertumbuhan ekonomi dipatok di kisaran 5,4-6,1 persen atau 5,6 persen.

Kabinet Jokowi pun menetapkan enam sektor yang akan menjadi fokus untuk mencapai target tadi. "Enam sektor itu yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan," kata Bambang dalam Pembukaan Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Dari enam fokus tersebut, menurut Bambang, dikerucutkan menjadi tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yakni industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan.

Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah Jokowi bersama pemerintah daerah adalah berinvestasi secara selektif. Fokusnya, Bambang mengatakan, adalah pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur, transportasi, dan logistik.

Adapun fokus wilayahnya adalah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) besar untuk dikembangkan seperti Kawasan lndustri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.

"Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah," ucap Bambang.

Untuk itu, pemerintah meluncurkan inovasi pembiayaan, yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), yang melengkapi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur," ujar Bambang.

Tim ekonomi Jokowi pun memberikan fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

Sumber: Tempo.co
Editor: Gokli