BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) melakukan pengukuhan dan pelepasan petugas pengumpul data, verifikator dan koordinator pada kegiatan penyusunan data base kesejahteraan sosial kota Tanjungpinang, Selasa (25/4/2017).

Memasuki tahun 2018, dimana itu merupakan tahun politik di Tanjungpinang karena akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada), membuat segala sesuatu dianggap rawan adanya kepentingan politik. Termasuk pendataan yang dilakukan Bapelitbang tersebut.

Akan tetapi, sebelum adanya penilaian miring, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menegaskan bahwa pengumpulan data tersebut bukanlah untuk Pilwako, melainkan untuk membenarkan pendataan yang sudah ada selama ini.

"Saya tegaskan, ini bukan untuk Pilwako, tapi kita merasa memang harus melakukannya karena kita butuh data real tentang kesejahteraan sosial masyarakat," tutur Lis di Gedung PKK Tanjungpinang, Senggarang.

Orang nomor satu di Tanjungpinang ini mengatakan, kegiatan ini memang dibuat karena didapati banyak perbedaan antara realitas di lapangan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungpinang.

"Intinya dari kegiatan ini adalah untuk merubah administrasi data sebelumnya dari Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah ada data ini, nanti akan kita sinkron kan dengan data BPS. Nanti akan ketahuan perbedaannya dan kita harap, BPS juga mengacu kepada data kita nantinya," tutur Lis.

Senada dikatakan oleh Kepala Bapelitbang Tanjungpinang, Surjadi. Dia mengatakan, pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan terintegrasi. Makanya, kata Surjadi, setelah terkumpul, data ini akan disinergikan dan disinkronkan dengan data BPS.

"Tujuannya adalah membangun kesejahteraan sosial yang valid, terpadu, terintegrasi dan dinamis," tutur Surjadi.

Editor: Yudha