Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah tidak Akan Naikan Harga BBM
Oleh : Tunggul/Taufik
Selasa | 04-01-2011 | 15:40 WIB
hatta_rajasa(1).jpg Honda-Batam

Menko Ekuin Hatta Rajasa

Jakarta, Batamtoday - Pemerintah tidak akan  menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kemungkinan meningkatnya harga minyak dunia yang hampir mencapai 100 dolar AS per barel dengan  jalan menjaga pasokan/suply dan permintaan bahan bakar minyak (BBM)

"Pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang spekulatif hanya berdasarkan pergerakan harga minyak dunia saat ini.

“Kita akan mengamati pergerakan harga minyak dunia, sebelum mengambil kebijakan," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin.

Karena itu  walau saat ini harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel,  bukan berarti sepanjang 2011 harga minyak mencapai angka tersebut. Pemerintah masih  yakin pada asumsi di APBN 2011 sebesar 80 dolar AS per barel.

Dari sisi supply, dalam mewaspadai tingginya harga minyak,  pemerintah akan terus menjaga pasokan dengan terus mendorong produktivitas minyak sehingga "lifting" 2011 sebesar 970.000 per barel tercapai.

Selain itu,  kata Hatta , pemerintah juga akan menjaga iklim investasi yang sehat di sektor minyak dan gas bumi serta melakukan diversifikasi energi dari minyak menjadi gas bumi.

Dengan selesainya "PP `cost recovery`, maka 2011 sektor minyak dan gas harus kuat dalam menarik investasi, serta menyediakan cadangan minyak dan diversifikasi energi listrik, `geothermal` dan gas,  ujar Hatta.

Insentif

Pemerintah, kata Hatta, akan memerikan insentif, bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya dalam bidang minyak dan gas terutama infrastruktur.

"Kami akan berikan insentif bagi pelaku usaha di sektor ini yang hendak membangun infrastruktur tertentu," ujarnya.

Sementara dari sisi permintaan,  pemerintah akan terus melakukan pengaturan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Kita tetap mengacu pada pola subsidi tepat sasaran. Pembatasan BBM dan kebijakan itu akan terus kita bahas dengan dewan. Pilihan menaikkan BBM belum menjadi opsi," katanya.

Inflasi

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memprediksi pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pada seluruh kendaraan plat hitam akhir 2011 di seluruh Jawa Bali dapat menyumbang inflasi 0,35-0,40 persen.

Namun, apabila pembatasan BBM bersubsidi itu diberlakukan saat ini di seluruh wilayah Jabodetabek dengan harga Pertamax Rp 6.500 per liter, maka berdampak inflasi 0,15-0,17 persen.

"Sedangkan, kalau harga Pertamax naik, seiring kenaikan harga minyak dunia di atas 90 dolar AS per barel, pembatasan BBM bersubsidi dapat menyumbang 0,2 persen inflasi di wilayah Jabodetabek," katanya.