BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Polres Tanjungpinang, menaikkan proses hukum penyelidikan dugaan pungutan liar (pungli) dana pengurusan Sertifikat Tanah ke penyidikan dengan menetapkan oknum pejabat Kanwil BPN Kepri, Jr, yang sebelumnya menjabat sebagai Plh Kasi Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang menjadi tersangka.

Penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan dibarengi dengan dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik Tipikor Satreskrim ke Kejari Tanjungpinang.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro, membenarkan peningkatan proses hukum penyelidikan ke penyidikan dugaan pungutan liar dan penetapan tersangka dugaan pungli yang dilakukan pejabat Kanwil BPN Provinsi Kepri itu.

"Proses penanganan hukumnya, kami naikkan dari Penyelidikan (Lid) ke Penyidikan (Dik), dengan menetapkan satu orang tersangka. Untuk nama tersangka dan detail proses perkara, nanti akan kami ekspose dan akan kamai jelaskan," ujar Kapolres Tanjungpinang ini, Jumat (7/4/2017).

Lamanya proses penyelidikan dugaan pungli yang dilakukan oknum pegawai BPN terhadap pemohon sertifikat, di Tanjungpinang ini, diakui Joko Bintoro, disebabkan perlunya pendalaan dan kehati-hatian. Sehingga perlu pendalaman yang merujuk pada alat bukti serta fakta dan data yang diperlukan.

"Saat ini, penyidik tinggal melengkapi berkas dan SPDP kasus ini sudah dikirimkan ke Kejaksaan," ujarnya.

Dengan penetapan tersangka pungli pengurusan sertifikat ini, selanjutnya tim penyidik, tinggal melakukan pemberkasan dan koordinasi dengan jaksa penuntut dalam pelimpahan berkas dan alat bukti.

Sebelumnya, dugaan pungli yang dilakukan pejabat BPN Kota Tanjungpinang ini berawal dari keluhan dan laporan salah seorang warga, Dk (24), yang memohon penerbitan empat sertifikat tanah milik keluarganya ke BPN Tanjungpinang, di lokasi Sungai Sudip, Kelurahan Batu Sembilan. Adapun luas tanah milik pemohon adalah 10 ribu meter persegi, 6000 meter persegi, 5000 meter persegi dan 3000 meter persegi.

Nah, ketika BPN telah menerbitkan Peta Bidang, tiba-tiba Jr sebagai pejabat BPN ‎meminta dana Rp6 juta.

"Tapi kami tidak ada uang sebanyak itu. Saya bilang kalau Rp3 juta, dan dia langsung suruh transfer ke rekeningnya. Alasannya itu untuk penandatangan peta bidang yang sudah terbit," ujar Dk.

Atas Laporan dan keluhan Korban, akhirnya tim Saber dari Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang menelusuri praktek pungli yang dilakukan Jr. Hal itu diperkuat dengan bukti transfering dana yang dilakukan pemohon Dk ke rekening pribadi milik Jr.‎

Editor: Udin