Setuju Kenaikan Tarif Listrik Batam

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan pertemuan dengan DPRD Kepri membahas rencana kenaikan tarif listrik Batam, sebagaimana yang sudah dibahas dan direkomendasikan DPRD ke Gubernur.

Dalam pertemuan yang digelar di Batam, Selasa (14/3/2017), Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar, mengatakan, ‎pembahasan rencana kenaikan tarif listrik Kota Batam sudah sesuai mekanisme. Namun demikian, Amir Hakim menyatakan, keputusan menaikkan tarif listrik ini merupakan kebijakan sulit yang harus diambil.

Pertimbangannya, kata Amir Hakim, antara beban ekonomi masyarakat dan kelangsungan listrik Batam. Karena jika tidak dinaikan, Amir menambahkan, ke depan kondisi listrik Kota Batam yang pengelolaannya dilakukan PT Bright akan mengalami kesulitan.

"Kita tentu tidak ingin kelistrikan kita seperti PLN Tarakan yang mati dan perusahaannya tutup. Karena jika sampai tutup, yang rugi tentunya kita semua,” kata Amir Hakim dalam pertemuan itu, Selasa (14/3/2017).

Namun demikian, ia berkomitmen, kenaikan listrik ini tetap memperhatikan dampak keadilan sosialnya. “Kami kemarin minta agar jangan sampai masyarakat diberatkan dengan kenaikan tarif listrik ini,” jelas Amir.

Hal itu diamini Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Ia menilai, pembahasan yang nyaris setahun dengan meminta kajian dari berbagai pihak menunjukkan DPRD berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi.

"Meskipun kami sudah mengeluarkan rekomendasi, jika memang tidak sesuai bisa kita koreksi bersama-sama," katanya.

Ia menambahkan, tarif listrik yang baru ini masih di bawah tarif listrik nasional. Dan jika pun naik tidak akan memberatkan masyarakat.

“Kalau kita lihat, kenaikan ini jika dikonversi dalam rupiah tidak terlalu besar bagi masyarakat. Jadi, tidak terlalu memberatkan,” kata Jumaga.

Ketua KNPI Batam, Kadarisman, sepakat dengan DPRD untuk menyelamatkan PLN sekaligus menjamin Batam tetap terang benderang. Namun ia berharap, niat untuk menerangkan Batam bisa dibantu pihak swasta lainnya.

Untuk diketahui, saat ini ada pemegang ijin usaha penyaluran tenaga listrik di Batam yang menjual listrik ke perusahaan. Seharusnya, pemegang ijin usaha ini juga ikut menyalurkan listriknya ke masyarakat tidak mampu.

"Jika mereka ikut menyalurkan listriknya, PLN akan berkurang bebannya,” kata Kadarisman.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sahat Sianturi menyambut baik usulan tersebut. DPRD Kepri, katanya, dalam masa sidang kedua ini akan mengusulkan Perda Kelistrikan. Perangkat hukum inilah yang nantinya akan mengatur penyaluran listrik bagi pemegang ijin usaha tersebut.

• Baca: Ketua Kadin Batam Tak Keberatan Tarif Listrik Batam Naik, Asal...

Anggota Fraksi PKS, Abdulrahman, juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah meminta kepada PLN untuk memberikan jaminan pelayanan prima.

"Kami berharap tidak ada lagi pemadaman listrik jika tarif PLN dinaikkan. Ini yang kami minta kepastiannya," kata Abdulrahman.

Surya Makmur dari Fraksi Demokrat, mengatakan bahwa dalam undang-undang disebutkan bahwa PLN dimungkinkan memperoleh keuntungan yang dibatasi tidak lebih dari delapan persen. Dan untuk saat ini, jika kenaikan tarif diberlakukan PLN akan mendapat keuntungan sebesar 2,89 persen.

Editor: Udin