BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Mes Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas 2010, Radja Tjelak Nur Djalal, mantan Sekda Anambas sekaligus Ketua Panitia Verifikasi dan Zulfahmi selaku PPTK, dituntut dengan hukuman yang sama yaitu selama 4,5 tahun ‎penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roesli SH dan Fahmi SH di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (27/2/2017). 

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan, kedua terdakwa ‎terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, hingga menyebabkan kerugian negara.

Sebagaimana dakwaan subsider melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

‎"Meminta kepada Majelis Hakim untuk menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar JPU

Sementara itu, terdakwa ‎Radja Tjelak Nur Djalal juga dikenakan uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar sebagai pengganti kerugian negara, dan jika tidak mengembalikan kerugian negara maka harta benda terdakwa akan disita oleh negara, dan jika tidak ada harta benda tersebut maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 2 tahun dan 3 bulan kurungan penjara.

Atas tuntutan ini, kedua terdakwa yang didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya, Bastari Majid SH, Sri Ernawati SH dan Agus Irawantoro SH  akan mengajukan pembelaan (pledoi)

Mendengar ‎tuntutan ini, Ketua Majelis Hakum Elyta Ras Ginting SH yang didampingi oleh Hakim Anggota Suherman SH dan Iriaty Khoirul Ummah SH, menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dari dua terdakwa.

Terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal, mantan Sekda Anambas yang menggunakan kemeja yang didampingi oleh PH nya, usai menjalani persidangan (Foto: Roland Hasudungan Aritonang)

Sebelumnya diberitakan dalam dakwaannya, JPU menyakatan, kedua terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif dan subsideritas atas dugaan korupsi pengadaan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas yang menelan anggaran Rp5 miliar dari APBDP Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010.

Atas perbuatan itu, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum mengatakan, pada bulan November 2010, bertempat di ruanganya di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Anambas, terdakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota panitia dan anggota tim verifikasi yang dihadiri oleh terdakwa Zulfahmi, saksi Marbawi dan saksi Nurwulan saja, tidak memberitahukan kepada anggota panitia yang lainnya.

"Dengan demikian, terdakwa Radja Tjelak menyuruh saksi Sahtiar selaku Ketua Panitia IV Pengadaaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas keruangan kantornya melakukan proses pelelangan pengadaan Mess dan Asrama. Tetapi saksi Sahtiar menolak permintaan itu, dikarenakan belum pernah melakukan proses lelang pembelian rumah dan tidak tahu sub bidang apa yang akan dilelang," ungkap JPU

Lebih lanjut JPU menjelaskan, meskipun menolak, saksi Sahtiar menyarankan kepada terdakwa agar rumah tersebut untuk dibeli saja secara langsung dengan menggunakan Tim 9 (Sembilan) atau Jasa penilai (appraisal).

Pada pertemuan selanjutnya, terdakwa meminta saksi Sahtiar untuk mengumumkan kegiatan Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang tahun 2010 sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh terdakwa. Setelah mengumumkan kegiatan pembelian Mes dan Asrama itu di media, kemudian ada 15 penawaran, antara lain 7 penawaran untuk Mes dan 8 penawaran untuk Asrama Mahasiswa Anambas.

Selanjutnya, diserahkanlah seluruh dokumen penawaran itu kepada terdakwa Zulfami. Tetapi yang diberikan oleh terdakwa Zulfahmi kepada saksi Ruly selaku staf pada Sekertaris Daerah Kepulauan Anambas, dokumen atas nama Roslina Bono yang beralamat di Jalan Perum Taman Pesona Asri KM 8 Tanjungpinang," paparnya

Setelah terdakwa Zulfahmi hanya memberi berupa foto copy sertifikat, foto copy NJOP, foto copy rekening listrik, foto copy PBB dan foto copy rekening PDAM tanpa disertai dengan surat penawaran, kemudian terdakwa Zulfahmi menyuruh saksi Rully membuatkan surat penawaran atas nama saksi Roslina Bono.

Editor: Udin