Wacana Pembentukan Provinsi Pulau 7 Sarat Kepentingan Politis

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wan Norman Edi, Anggota DPRD Kepri yang baru saja dilantik menggantikan Eriyanto dari Partai Demokrat menilai, wacana pembentukan Provinsi Pulau 7 (Anambas-Natuna) sarat dengan kepentingan politis. 

Menurutnya, jika kedua daerah tersebut sudah memenuhi kapabilitas menjadi Provinsi, maka bisa saja terjadi. Namun, untuk menjadikan suatu daerah sebagai Provinsi, masih banyak hal-hal yang harus terpenuhi.

"Jika memang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat, saya selaku wakil rakyat dapil Natuna secara pribadi pasti mendukung, tapi kalau ada unsur politiknya, jelas ini tidak bisa disetujui," terangnya kepada awak media usai pelantikan dirinya sebagai Anggota DPRD Kepri di Gedung Rupatama DPRD Kepri, Dompak, Senin (20/7/17) lalu.

Wan Norman yang juga anggota DPRD Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Anambas-Natuna menyebut, isu pembentukan Provinsi Pulau 7 ini memang sudah didengungkan jauh-jauh hari. Dan sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi.

Namun, ia mengingatkan, pembentukan tersebut jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan sepihak.

"Jangan sampai masyarakat dimanfaatkan guna kepentingan pihak maupun golongan tertentu," ungkapnya.

Namun di sisi lain, ia juga menilai, jika latar belakang pembentukan Provinsi ini demi pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Maka, dirinya sangat mendukung wacana tersebut.

Disebutnya, sebagai putra daerah, dirinya merasa perhatian Pemprov Kepri dalam pembangunan pada dua daerah tersebut masih tergolong lemah. Untuk itu, pembentukan Provinsi tersebut juga sangat bagus dilakukan. Apalagi, Anambas-Natuna termasuk wilayah terluar Indonesia.

"Saya pikir selama ini pun perhatian Pemprov Kepri kepada Natuna-Anambas juga terbilang lemah, sehingga wajar saja kalau kedua pulau terluar di Kepri tersebut berkeinginan menjadi lebih maju dan sejahtera warganya," pungkasnya.

Editor: Udin

---