BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan akan berusaha menjelasakan alasan keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD 2017 Provinsi Kepri kepada Mendagri, setelah disahkan dan diajukan untuk dievaluasi. 

"Memang harus kita akui ada keterlambatan pembahasan dan pengesahan pada APBD 2017 ini. Tetapi hal ini, bukan merupakan kesengajaan, tetapi atas adanya hal di luar kewajaran. Dan atas hal itu, kami akan menjelaskan hal tersebut nanti ke Pemerintah Pusat," ujar Jumaga Nadeak, usai melaksanakan rapat pandangan Fraksi secara tertutup di DPRD Kepri, Selasa (31/1/2017).

Jumaga menambahkan, pengajuaan, pembahasan dan pengesahan APBD Kepri merupakan tanggung jawab pemerintah dan DPRD Kepri, dan sebelumnya pengajuan, pembahasan dan pengesahannya sudah diupayakan semaksimal mingkin.

"Tapi kita juga sama-sama tahu, adanya massa berkabung 40 hari atas meninggalnya Almarhum Gubernur, kemudian peralihan kepemimpinan oleh Wakil Gubernur, serta masa pelantikan Wakil Gubernur menjadi Gubernur," ujar Jumaga lagi.

Selain itu, Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman pembahasan APBD 2017 yang menyatakan harus mengikuti PP nomor 18 tahun 2016, tentang pembentukan OPD baru, juga menjadi kendala dalam penyusunan, pengajuan, dan pembahasan RAPBD 2017 oleh pemerintah.

"Karena setelah Perda OPD sebagai tindak lanjut dari PP 18 tahun 2016 disahkan, tentu harus dievaluasi dahulu, baru RKPD dan KUA-PPAS serta Ranperda APBD 2017 yang mengikuti OPD baru dapat disusun pemerintah," jelasnya.

Ini, kata Jumaga, merupakan proses yang dilaksanakan dan hal itu sudah diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan atas hal tersebut, Mendagri menyatakan masih memaklumi asal pengesahannya tidak terlalu lama.

"Hal ini sudah kami sampaikan langsung ke Mendagri dan beliau mengatakan memaklumi dan disarankan jangan terlalu lama pengesahannya," ujar Jumaga.

Terkait mengenai sanksi pemotongan 10 persen Dana DAU dan Penundaan Hak Keuangan Gubernur dan dirinya selalu Ketua DPRD sebagaimana yang diatur UU, Jumaga menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan Pemerintah Pusat.

"Mengenai sanksi, kami serahkan kepada Pemerintah Pusat, karena memang merupakan konsekuensi dari tugas," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bapeda Kepri, Naharuddin. Ia mengatakan, mengenai keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD 2017 Kepri itu, akan dijelaskan pada Pemerintah Pusat mengenai kondisi dan situasi di daerah.

"Pengajuan, pembahasan dan pengesahan sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Dan keterlamabatan ini juga memiliki sebab dan akibat dan hal ini yang nanti akan kami jelaskan sebaik mungkin ke Pemerintah Pusat," ujar Naharuddin.

Naharuddin sebagai Kepala Badan Perencana Daerah, sekaligus sebagai Sekretaris TAPD-APBD Kepri, juga mengatakan, keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD 2017 Kepri ini, juga telah dijelaskan ke Mendagri, melalui jawaban dari surat teguran Mendagri atas keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD 2017.

"Surat jawaban atas teguran Mendagri, sudah kami kirim ke Mendagri, Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, mengenai kondisi dan situasi Pemerintah Provinsi Kepri. Sehingga keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD ini, tidak berdampak pada pemotongan DAU Dan DAK Kepri," ujar Naharuddin.

Selain itu, Naharudin juga mengatakan, untuk APBD 2018 Pemerintah Provinsi Kepri berjanji akan mengajukan Pembahasan RAPBD 2018 itu tepat waktu.

"Untuk 2018, sebagaimana masukan dari seluruh Fraksi di DPRD untuk mempercepat pengajuan Ranperda, akan kami upayakan bulan Juni-Juli, Ranperda APBD 2018 nanti sudah diajukan ke DPRD untuk dibahas," ujarnya.

Sebelumnya, ‎dalam rapat pandangan Fraksi DPRD Kepri, seluruh fraksi DPRD Kepri akhirnya menyetujui Ranperda APBD 2017 untuk disahkan. Persetujuan ini disampaikan ketua-ketua Fraksi dalam pendapat Fraksi terhadap nota keuangan di ruang rapat Ketua DPRD Kepri, Selasa (31/1/2017).

‎Dan atas pandangan Fraksi itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyatakan, APBD 2017 Kepri tinggal melaksanakan pengesahan yang rencananya akan dilaksanakan besok, Rabu (1/2/2017) melalui Rapat Paripurna DPRD Kepri.

Editor: Udin