BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kebijakan Bupati Bintan Apri Sujadi memberdayakan kembali honorer yang tidak lulus seleksi beberapa waktu lalu, menimbulkan pertanyaan baru, baik masalah status maupun sumber anggaran penggajian mereka.

"Informasi yang kita dapat, anggaran untuk gaji yang disetujui oleh DPRD Bintan sudah sesuai dengan jumlah honorer yang ada. Lantas dengan yang tidak lolos seleksi dan diberdayakan lagi, untuk membayar gajinya diambil dari mana?" ujar Ari Suherman, tokoh pemuda Bintan Timur, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (31/1/2017).

Lebih jauh pria yang akrab disapa Eman ini menyampaikan, dari temuan di lapangan, sebagian dari honorer yang tidak lolos beberapa waktu lalu, ditemukan sudah bekerja sebagai tenaga kerja di beberapa kantor dan instansi pemerintahan yang ada, terutama di wilayah Bintan Timur.

"Honorer yang lulus sudah jelas jumlahnya dan untuk pembayaran gajinya memang sudah jelas penganggarannya. Namun yang sebelum tidak lulus dan diberdayakan kembali, tentunya akan menimbulkan masalah baru, terkait masalah anggaran," tegasnya.

Sebab, katanya lagi, pola penganggaran belanja pegawai, sudah jelas dari mana dan untuk apa dana tersebut dipergunakan. Sehingga, jika tidak adanya kejelasan sumber dana untuk membayar gaji para honorer itu, tentunya sangat rancu. Karena sejatinya, mereka yang sudah diberdayakan, otomatis hak untuk menerima gaji harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi kerja.

"Sangat wajar kalau masyarakat menilai jika kebijakan Bupati Bintan tentang seleksi honorer adalah  kebijakan yang dipaksakan, tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sebaliknya bukan tidak mungkin, ini akan memicu tumbuhnya pungutan liar," duga Eman lagi.

Sementara itu, sumber BATAMTODAY.COM di wilayah Bintan Utara dan Serikuala Lobam, membenarkan terkait diberdayakannya kembali sejumlah tenaga honorer yang sebelumnya tidak lulus dalam seleksi honorer beberapa waktu lalu.

Diberdayakannya honorer lama, menurut sumber, atas dasar pertimbangan termasuk masalah kebutuhan untuk menunjang kinerja di kantor tempat honorer tersebut bekerja.

"Memang tidak semua honorer yang sebelumnya tidak lulus dipanggil kembali. Itu sudah dilakukan di sejumlah kantor dan instansi di Pemkab Bintan," terang sumber.

Sebelumnya, Koordinator Solidaritas Masyarakat Pesuli (SMP) Bintan, Baharuddin Rahman, kepada BATAMTODAY.COM, Senin (30/1/2017) menyampaikan, permasalahan kebijakan yang dibuat Pemkab Bintan terkait masalah seleksi honorer yang menuai protes itu, sudah disampaikan secara langsung melalui anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), MenPAN & RB dan bahkan DPR RI.

"Kita berharap kebijakan tersebut dapat dianulir, sehingga Honorer atau PTT yang sudah lama mengabdi dan disingkirkan dapat bekerja kembali seperti status mereka sebelumnya," harap Baharuddin.

Baharudin menjelaskan, SMP Bintan juga akan segera bertemu Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dan DPRD Provinsi Kepri. Karena menurutnya, Gubernur dan DPRD Kepri tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan ini.

"Bintan itu bagian dari Provinsi Kepri, sehingga jika ada kebijakan di wilayah kabupaten/ kota yang diskriminatif dan sewenang wenang, provinsi wajib turut campur," ujarnya.

Harus diingat, kata Baharudin lagi, otonomi daerah bukan untuk daerah bisa sesuka hati membuat kebijakan. Namun ada aturan serta batas kewenangan, yang harus dipertimbangkan. Jika alasan efisiensi anggaran, kenapa tidak melakukan seleksi ulang dan evaluasi kinerja khusus Honorer atau PTT yang sudah ada. Tanpa harus melakukan penerimaan honorer baru melalui seleksi secara umum atau menyeluruh.

"Kalaupun itu dilakukan, harus objektif dan transparan, jangan menggunakan cara yang diskriminatif dan tidak adil. Dengan syarat wajib memiliki KTP Bintan menjadikan kebijakan diskriminatif, apalagi ujian seleksi dengan cara manual tidak menggunakan sistem CAT, tidak ada jaminan hasil seleksi tersebut objektif," tambah Baharudin yang diamini oleh sejumlah koordinator SMP Bintan lainnya.

Tidak berhenti di situ, temuan di lapangan, ternyata Pemkab Bintan sudah mulai merekrut honorer atau PTT yang sebelumnya tidak lulus secara diam diam. Namun status mereka sampai saat ini, belum jelas apakah tetap menjadi honorer seperti sebelumnya atau hanya honor kantor.

"Jika itu terjadi, bisa jadi temuan baru. Karena sumber pembiayaannya menjadi sebuah pertanyaan besar.  Darimana untuk membayar gaji mereka, sebab sudah jelas honorer atau PTT yang dinyatakan lulus itu jumlahnya. Alasan dilakukan seleksi guna efisiensi anggaran, tapi nyatanya justru menambah beban anggaran," pungkasnya.  

Editor: Udin