Kebut Pembahasan RKA-APBD dengan Mitranya

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kebut pembahasan intensif Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) APBD 2017 dengan seluruh mitra kerjanya di  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Komisi II DPRD Kepri memberikan catatan dan masukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM, ‎Peningkatan PAD, serta minimnya alokasi dana APBD di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. 

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri, agar terus merealisasiakan fungsi dari Lembaga Penjamina Dana Bergulir melalui Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagaimana telah disahkannya Peraturan Daerah Dana Bergulir dan Jamkrida.

‎"Selama ini fungsi dari Jamkrida dan pemberian dana bergulir‎ yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Kendati memang diakui ada persoalan kredit macet dari dana nergulir senilai kurang lebih Rp23 miliar yang belum dapat diselesiakan sejumlah warga penerima dana bergulir," ujar Iskandarsyah.

Tetapi tambah Politisi PKS ini, bukan berarti pemerintah harus mengabaikan masyarakat yang memang benar-benar berusaha dan membutuhkan dana permodalan untuk mengembangkan usaha UMKM-nya. Karena, tidak semua masyarakat yang memiliki uang jaminan untuk memperoleh pinjaman modal dari Bank.

"Oleh sebab itu, kami meminta pada pemerintah, selain mengupayakan pengembalian dana Kredit UMKM yang macet, juga dapat memanfaatkan kelembagaan Jamkrida, serta pemberiaan bantuan modal dengan persyaratan dan mekanisme yang lebih selektif," ujarnya.

Selain itu, Komisi II, juga menyoroti minimnya alokasi dana anggaran APBD 2017 yang diperuntukkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan.

"Alokasi dana untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perkebunan dan Kesehatan Hewan masih minim dan kurang memadai. Meskipun daerah kita memang 96 persen adalah kelautan, namun hendaknya, sejumlah lahan-lahan tidur di Kepri dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian.

"Karena selain potensial, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kepri, potensi wilayah Kepri yang dekat dengan Singapura dan Malaysia juga sangat potensial," ujarnya.

Ing Iskandar juga mengatakan, alokasi dana untuk APBD 2017 dalam RKA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan, hanya sekitar Rp25 milliar ditambah Rp11 milliar dana DAK yang akan dilaksanakan 8 Bidang OPD dan 1 Sekretariat.

Disektor pendapatan, kata Ing Iskandar lagi, Komisi II DPRD juga meminta kepada pemerintah provinsi agar dapat lebih mengoptimalkan target perolehan PAD Daerah, melalui pajak, retribusi serta keuntungan bagian dari usaha BUMD, BUD serta Perusahaan Daerah PT Pembangunan Kepri, dengan menggarap retribusi upah tambat Kapal Laut di 12 mile laut, sebagaimana kewenangan pemerintah daerah.

"Pemerintah harus lebih kreatif dan intensif dalam mencari peluang pendapataan PAD, Khususnya, menawarkan sejumlah daerah investasi di kawasan investasi sebagaimana yang ditetapkan di Perda RTRW‎ Provinsi Kepri. Karena selain dari APBD sektor swasta, melalui investasi juga sebagai penggerak ekonomi dalam meningkatakan pendapatan perkapita masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, dari hasil pembahasan RKA secara intensif itu, Komisi II DPRD akan menuangkan dalam berita acara dan laporan pelaksanaan pembahasan yang dilakukan dan disampaikan ke Banggar DPRD Kepri.

Editor: Udin