BATAMTODAY.COM, Jakarta - Momen pemilihan kepala daerah menjadi ladang subur tumbuhnya situs berita palsu. Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) Sigit Widodo melihat pola tersebut terjadi di Pilkada lalu.

"Saya terus terang tidak memegang data pastinya, tapi secara umum kalau kami pantau konten internet yang pakai domain .id, berita hoax meningkat beberapa bulan terakhir," terang Sigit kepada CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (30/12).

Pilkada yang dimaksud oleh Sigit tidak hanya yang di DKI Jakarta, namun pilkada yang juga diselenggarakan di seluruh pelosok nusantara. Ketika banyak yang lebih menyoroti berita bohong mengenai calon gubernur Jakarta, pola juga terjadi di tempat lain.

Dalam proses pilkada 2017 yang sedang berlangsung saat ini, Sigit melihat pola itu kembali terjadi. Hanya saja menurutnya pilkada serentak kali ini jauh lebih kuat ketimbang yang digelar 2015 lalu.

"Kami melihat pilkada ini lebih kuat, ini agak mirip dengan pilpres. Jadi menjelang pilpres berita hoax meningkat, tapi setelah pilpres cenderung menurun," sambung Sigit.

Pada pilkada kali ini Sigit menyoroti dua jenis konten yang kerap diembuskan oleh situs-situs berita abal adalah sentimen SARA dan pekerja China. Keduanya menjadi yang paling sering beredar.

Keterangan Sigit itu sejalan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menemukan jumlah situs dan akun media sosial penebar kebencian dan berita bohong bertambah. Komenterian pimpinan Rudiantara itu mencatat peningkatan situs bohong terjadi sejak Oktober sampai pertengahan Desember 2016.

Selain berita berita bohong, ditemukan juga peningkatan jumlah konten bermuatan SARA, provokasi, ujaran kebencian. Tak hanya melalui situs web, penyebaran terjadi lewat 300 lebih akun media sosial.

Berita bohong menjadi perhatian utama pemerintah belakangan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Rudiantara sendiri menyatakan akan merangkul Dewan Pers untuk memberantas puluhan ribu media online yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

"Nanti saya bicara dengan Dewan Pers. Yang paling tahu media online ini masuk kategori media dalam konteks UU Pers itu kan Dewan Pers," kata Rudiantara, Kamis (29/12) kemarin.

Dari kacamata Sigit, pemerintah akan kesulitan jika ingin memblokir atau membekukan situs berita palsu yang jumlah begitu banyak. Ia menyarankan pemerintah untuk segera mengklarifikasi berita bohong seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri terkait isu pekerja asal China. "Informasi dilawan informasi," pungkas Sigit.

Kominfo sendiri mengaku sudah memblokir setidaknya 773.097 situs negatif melalui Trust Postif. Sebagian besar yang dblokir merupakan situs pornogafi.

Dari data yang diterima CNN Indonesia.com, sekitar 90 persen atau 767.888 situs pornografi sudah diblokir oleh Kominfo. Sementara konten perjudian, termasuk situs kedua paling banyak diblokir dengan jumlah 3.755.

Data itu sendiri menyebut, jumlah situs radikalisme yang diblokir sebanyak 87 sementara konten SARA tak lebih dari 51 situs dari kurun waktu Januari 2016 sampai pertengahan Desember.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani