BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Sejak dikeluarkannya pengumuman seleksi tenaga honorer atau pekerja kontrak di Pemkab Bintan, sudah terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Awalanya, dengan munculnya pengumuman diharapkan bisa memberikan jawaban atas keresahan masyarakat terkait penerimaan honorer yang tidak prosedural itu.sayangnya hal tersebut justru menimbulkan makin banyaknya polemik.

Namun sayang, hal tersebut justru menimbulkan polemik baru. Selain muncul surat yang diduga diterbitkan oleh pejabat Jambi, juga ada dugaan, peserta yang lulus seleksi memiliki KTP Tanjungpinang. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan visi dan misi awal, yang mengutamakan warga Bintan.

"Karut marutnya mulai dari seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, jelas menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di Pemkab Bintan ini," ujar tokoh masyarakat Bintan Utara, Sahat Simanjuntak kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Selasa (27/12/2016).

Dengan adanya kejanggalan yang terjadi, sudah sepatutnya pula pihak yang dirugikan, harus melakukan perlawanan secara hukum demi tegaknya keadilan. Sebaliknya, aparat penegak hukum juga jangan tinggal diam, apa yang sudah terjadi jelas sudah banyak kelemahan.

"Kalau benar surat dikeluarkan oleh pejabat Jambi dan tidak sesuai dengan misi honorer wajib ber-KTP Bintan, maka jelas, kepala daerah tidak komitmen dengan ucapannya sendiri. Dalam hal ini, ada indikasi yang tidak beres dan perlu dilakukan penyelidikan secara mendalam," tegasnya.

Sebelumnya, penerimaan honorer Pemkab Bintan, yang diduga tidak sesuai prosedur yang berlaku, berbuntut panjang. LSM Kepri Corruption Watch (KCW) Kepri mengatakan, masyarakat yang dirugikan atas kebijakan Bupati Bintan itu bisa mengambil langkah hukum mem-PTUN-kan SK atau surat yang dikeluarkan Apri Sujadi, sebagai Bupati Bintan dalam penerimaan honorer Pemkab Bintan itu.

"Terlepas apa kepentingan kepala daerah atas kebijakannya dalam pembukaan penerimaan honorer secara terbuka di Bintan dan mengutamakan masyarakat yang ber-KTP Bintan, tetapi yang perlu diperhatikan, adalah apakah Kebijakan rekrutmen honorer yang dilakukan Pemkab Bintan itu sudah sesuai dengan peraturan Perundaang-undangan yang berlaku?" ujar pembina LSM KCW, Abdul Hamid, pada wartawan di Tanjungpinang, Selasa (27/12/2016).

Dan jika masyarakat atau peserta honorer merasa dirugikan dengan kebijakan Bupati Bintan, atas penerimaam honorer yang tidak prosedural ini, saluran dan sarana yang paling tepat ditempuh masyarakat adalah dengan melakukan perlawanan hukum melalui gugatan PTUN.

Masyarakat yang dirugikan bisa mem-PTUN-kan SK atau surat yang dikeluarkan Apri Sujadi, sebagai Bupati Bintan dalam penerimaan honorer Pemkab Bintan itu.

"Kalau masyarakat keberatan, silahkan SK Bupatinya di-PTUN-kan, dan gugatan secara perdata ke pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang melakukan rekrutment honorer secara terbuka dan tidak sesuai dengan aturan UU serta peraturan yang berlaku," ujarnya.

Data awal dari pelaksanaan rekrutment, tambah Abdul Hamid, belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai juklak dan juknis UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebagai pelaksanaan teknis, sistem rekrutment honorer yang dilakukan pemerintah.

"Sementara pelamar hingga 2.800 orang, dan jika dikalikan 100 ribu orang saja dana yang digunakan untuk memenuhi persyaratan rekrutment, maka berapa kerugian materil da Immateril yang diderita masyarakat, dari kebijakan yang tidak berdasarkan aturan tersebut," ujar Abdul Hamid lagi.

Baca: Aneh, Pengumuman Kelulusan Penerimaan Honorer Bintan Ditandatangani Pejabat Jambi

Sedianya, tambah Abdul Hamid, Bupati sebagai Pembina ASN, sangat perlu menganalisis kebijakannya, sebelum memberlakukan hal tersebut, sehingga tidak menjadi polemik, apalagi sampai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Editor: Udin