BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Belum lama ini, Fraksi Demokrat Plus DPRD Tanjungpinang, memberikan pandangan umum yang cukup "pedas" kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya selama diperintah oleh Lis Darmansyah dan Syahrul 4 tahun belakangan.

Dalam Pandum tersebut, Fraksi Demokrat Plus mengatakan, bahwa Lis-Syahrul kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Terkait hal tersebut, Lis Darmansyah khususnya dan Pemerintah Kota Tanjungpinang umumnya menyatakan, siap menghadiri pertemuan dengan Komisi I DPRD Tanjungpinang bila komisi tersebut melayangkan undangan untuk memaparkan progres Tanjungpinang selama kepemimpinan Lis-Syahrul.

Pernyataan Lis tersebut untuk memberikan jawaban kepada Ketua Fraksi Demokrat Plus, Maskur Tilawahyu. Sehingga, Maskur mengetahui dengan jelas perihal yang dicapai Tanjungpinang selama periode pemerintahan Lis Darmansyah bersama Syahrul.

"Sebagai anggota DPRD, harusnya Maskur berbicara berdasarkan data, jangan berbicara asal bunyi," ujar Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang, Jumat (16/12/2016).

Lis terlihat sangat antusias menjawab pertanyaan dari awak media. Dia mengatakan, Maskur perlu tahu bahwa untuk mengkritik pemerintah, seorang dewan harus memiliki dan melihat data. Salah satunya kritikan tentang ketidakmampuan Pemko Tanjungpinang mengendalikan inflasi daerah.

"Tanjungpinang ini mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai kota terbaik mengendalikan inflasi se-Provinsi Kepulauan Riau," kata Lis.

Lis mengatakan, penghargaan tersebut bukan atas permintaan pemerintah, tapi diberikan secara riil oleh BI dengan melihat upaya yang dilakukan Kota Tanjungpinang untuk mengendalikan inflasi.

Sebelumnya, Maskur Tilawahyu dalam Pandangan Umum Fraksi Demokrat Plus terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017, Rabu (14/12/2016). Menurut Maskur dan anggota fraksinya, memasuki APBD di tahun terakhir ini, masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum tersentuh dengan sempurna.

"Misalnya di sektor pendidikan, kita masih kekurangan RKB. Pemerintah Kota Tanjungpinang baru membangun sejumlah kecil dari RKB yang dibutuhkan. Sampai pertengahan tahun 2016 ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, kita masih kekurangan 110 RKB untuk jenjang pendidikan SD dan 19 RKB untuk jenjang pendidikan SMP. Sehingga jangankan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, tapi untuk peningkatan sarana pendidikan saja, kita melihat pemerintahan ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya harapan masyarakat," tutur Maskur dalam pesan singkatnya yang dikirim Kamis (15/12/2016).

Untuk itu, Fraksi Demokrat Plus meminta dalam penyusunan APBD di tahun terakhir dari periode lima tahun ini, kebijakan pengganggaran diharapkan dapat difokuskan untuk peningkatan sarana pendidikan.

Maskur dan rekan fraksinya juga mengomentari bidang perekonomian Tanjungpinang yang menurut fraksi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum berhasil mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang periode Januari hingga November 2016 ini mencapai 2,84 persen.

Angka ini berada di atas rata-rata inflasi nasional periode yang sama, yakni hanya 2,59 persen. Salah satu efek inflasi yang tinggi di Kota Tanjungpinang ini menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Hal ini berpotensi memicu munculnya angka kemiskinan baru di Kota Tanjungpinang, kata Maskur.

"Kita melihat belum ada upaya riil untuk langsung membantu masyarakat yang mengalami pelemahan daya beli. Kondisi sebagian besar masyarakat Tanjungpinang yang memiliki pendapatan pas-pasan akhirnya hanya sekadar bertahan untuk tidak jatuh ke dalam kategori keluarga miskin. Karena itu kita berharap APBD 2017 ini difokuskan untuk membuat program-program yang menyentuh pada penguatan daya beli masyarakat dan bisa langsung dinikmati saat ini," tuturnya.

Kendati demikian, Maskur dan fraksinya sangat mengapresiasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan di Kota Tanjungpinang yang cukup besar pada tahun ini. Sehingga proses overlay sejumlah ruas jalan di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan.

Editor: Udin