BATAMTODAY.COM, Bintan - Sebagai bentuk penolakan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bintan dalam merekrut tenaga honorer baru dengan syarat ber-KTP Bintan, Gerakan Pemuda Daerah (Gapura) akan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bintan, kawasan Bintan Bunyu, Senin (19/12/2016) mendatang.‎

"Surat izin aksi sudah masuk ke pihak Polres Bintan. Insya Allah, Senin (19/12/2016) kami akan gelar aksi penolakan kebijakan tersebut," ujar Hendra, Ketua Gapura di kawasan Jalan Brigjen Katamso Kilometer 3, Tanjungpinang, Jumat (16/12/2016) siang.

Dalam aksi tersebut nanti, ia menerangkan, Gapura akan mempertanyakan serta menolak kebijakan yang dibuat pihak Pemkan Bintan yang mewajibkan pelamar umum dan tenaga honorer lama ber-KTP Bintan. Menurutnya, tindakan tersebut sudah diskriminatif dan tidak sesuai UUD 45 Bab 10 huruf A Pasal 28i, tentang hak konstitusi warga Indonesia dijamin dan dilindungi dari perlakuan diskriminasi.

"Jika harus ber-KTP Bintan, bagaimana nasib para honorer lama ber-KTP Tanjungpinang yang sudah bertahun-tahun mengabdi? Apakah akan diberhentikan semuanya," ungkapnya.

Hendra menambahkan, kebijakan tersebut sangat tidak adil. Karena, mayoritas ASN Pemkab Bintan, serta pejabat eselon merupakan warga Tanjungpinang. Dikatakannya, penentuan kebijakan tersebut hanya berlandaskan kepentingan politik saja.

Dalam gelaran aksi nanti, lebih jauh dijelaskan Hendra, pihaknya akan bergabung dengan organisasi lainnya yang juga menentang kebijakan tersebut.

Diperkirakan, sekitar ratusan demonstran akan melakukan orasi di halaman Kantor Bupati Bintan, Senin mendatang.

"Kita sudah berkoordinasi dengan organisasi lainnya. Kemungkinan, dalam aksi nanti, tak hanya Gapura saja, tapi juga bergabung dengan organisasi lain," tuturnya.

Editor: Udin