BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau masyarakat Indonesia untuk senantiasa merasa memiliki simbol-simbol persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Cara ini dirasa efektif untuk menjaga harmoni dan persatuan di tengah perbedaan etnis. 

Salah satu simbol persatuan yang penting adalah bahasa Indonesia. PP Muhammadiyah mengimbau semua pihak diharapkan bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang terbukti mampu menjadi perekat keindonesiaan.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, melalui siaran persnya, Minggu (4/12/2016), mengatakan, untuk terciptanya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa aman, maka diperlukan usaha dari semua pihak dan elemen bangsa termasuk dari pemerintah.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (Sumber foto: Antara)

Tujuan lainnya adalah untuk menekan adanya saling curiga di antara sesama, terutama terkait dengan perbedaan etnis. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah guna menumbuhkan kembali rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap simbol-simbol persatuan dan kesatuan.

"Di antara kebijakan yang perlu dibuat pemerintah adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memiliki dan menciptakan simbol-simbol yang akan mendukung tegaknya persatuan dan kesatuan," papar Anwar Abbas.

Anwar mengingatkan, dahulu di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto waktu itu meminta supaya anak-anak bangsa ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol dan atribut yang akan mereka pakai dalam segala hal.

Misalnya, dipergunakan dalam memberikan nama untuk gedung, toko, dan kompleks perumahan yang mereka buat dan dirikan.

"Saya melihat kebijakan tersebut perlu kita laksanakan dan tegakkan ulang karena arti dan maknanya sangat besar dalam menciptkan rasa kebersamaan di antara sesama kita sebagai anak bangsa," kata Anwar.

Apa yang disampaikan Anwar tak berlebihan dan didasari pada tren dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini. Ada kelompok yang secara atraktif tak lagi peduli dengan penggunaan simbol-simbol atau identitas keindonesiaan.

"Saya sedih dan kecewa ketika pergi di malam hari ke daerah dan kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Saya merasa tidak seperti ada di Jakarta tetapi serasa di Hongkong, Bejing dan Taiwan," kata Anwar memberi contoh.

Padahal, lanjut Anwar, Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu adalah bagian dari wilayah DKI Jakarta yang kita sama-sama hidup di atasnya.

"Saya melihat hal ini kalau tetap dibiarkan akan mengundang kecemburuan sosial, (kesenjangan) ekonomi dan etnis, yang ujung-ujungnya tentu bisa merusak kesatuan dan persatuan kita," kata Anwar.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mengimbau pemerintah terutama Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengeluarkan peraturan agar dalam pemberian nama terhadap gedung, kantor, toko, kompleks perumahan, dan lain-lain, agar mempergunakan tulisan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sumber: Antara
Editor: Udin