BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Penimbunan lahan ilegal yang nekat dilakukan oleh pengusaha Tanjunguban, Muklis, di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan, hanyalah salah satu contoh kasus dari sejumlah pengusaha yang melakukan cara dan penimbunan secara ilegal. Apalagi sampai membawa-bawa nama dan kedekatannya dengan Bupati Bintan, Apri Sujadi.

Hal tersebut dinilai, hanya sebuah pengakuan dari oknum dan apa yang terjadi tidak ada unsur kedekatan. Sehingga bisa berlindung di balik nama pejabat dalam melakukan perbuatan ilegalnya.

"Biasalah itu, mereka hanya mengaku-ngaku saja. Pada dasarnya itu tidak benar dan tidak dibenarkan," ujar Bupati Bintan, Apri Sujadi, saat dimintai komentarnya terkait pihak yang membawa-bawa nama Bupati Bintan dalam mengerjakan pematangan lahan yang diduga ilegal kepada BATAMTODAY.COM, di Serikuala Lobam, Kamis (25/11/2016).

Sebagaimana diketahui, Roberriyanto, salah seorang tokoh pemuka Bintan Utara, sangat menyayangkan dengan apa yang sudah terjadi, seperti yang dilakukan oleh Muklis dan Akok, yang terkesan tidak tersentuh oleh hukum. Sehingga bisa sewenang-wenang berbuat tanpa memperhatikan dampaknya.

"Terkesan para pengusaha terlalu menggampangkan dan mengesampingkan aturan yang berlaku. Karena selama ini, walau sudah jelas melanggar, tidak ada tindakan tegas. Sehingga pekerjaan berlanjut. Saat masyarakat mempertanyakan, cukup pekerjaan berhenti sebentar dan apabila sudah tidak ribut pekerjaan berlanjut kembali," ujarnya.

Sifat ngotot dari Muklis itu, tentu menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Sehingga dia berani membawa-bawa nama Bupati Bintan. Artinya, kalau tidak ada yang menjanjikan, pengusaha juga belum tentu berani.

"Masyarakat cuma bisa berharap, agar apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus penimbunan seperti ini, aparat bisa melakukan penyelidikan, sehingga bisa diketahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Buktinya di lapangan pekerjaan sudah terlanjur berjalan, tapi tidak ada tindakan, yang ada hanya sekedar pekerjaan dihentikan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, selain belum memiliki izin dari pemerintah, Muklis juga ngotot mengerjakan penimbunan serta menyebutkan tidak perlu menunggu izin pemerintah, dinilai hal tersebut sudah tidak benar.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), Mardiah, kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (18/11/2016) mengatakan, Muklis itu sudah tidak benar. Karena, aktivitas tersebut salah, apabila belum mengantongi izin.

"Masalah penimbunan lahan yang belum mengantongi izin dan sudah berjalan, jelas sudah tidak benar. Karena semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan, begitu juga pengurusannya sampai saat ini sedang dalam proses," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Muklis, pengusaha yang melakukan penimbunan lahan miliknya di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Kabupaten Bintan mengatakan, aktivitas yang dilakukan tidak membutuhkan surat izin dari pemerintah setempat.

"Saya siap potong telinga, kalau memang ada ijin untuk penimbunan. Karena sudah mencoba mengurus ke Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri. Pihak kabupaten menyampaikan tidak perlu membutuhkan ijin," ujar Muklis dalam pertemuan dengan masyarakat dan kelurahan, di Kantor Lurah Tanjungpermai, Kamis (17/11/2016).

Muklis menyampaikan, siap mengurus ijin kalau memang ada badan atau dinas yang bisa mengeluarkan ijin. Karena tidak bisa mengurus, makanya penimbunan dilakukan, walaupun belum ada ijin dari pemerintah.

"Saya juga sudah bicara kepada Bupati Bintan, Apri Sujadi, melalui Eko Tanjunguban. Menurut Bupati, tidak ada masalah karena pembangunan tidak boleh terhambat," katanya.

Saat itu, Samsudin, Lurah Tanjungpermai menyampaikan, berdasarkan surat yang dipegang oleh Muklis, saat ini memang penimbunan tersebut belum memilki ijin resmi dari pemerintah.

"Terkait ijin penimbunan yang dilakukan oleh Muklis, baru bersifat rekomendasi untuk mengurus ijin dari Kelurahan. Artinya sama sekali belum ada ijinnya dan dalam rekomendasi dari kelurahan sendiri, sebelumnya sudah menyampaikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut," terangnya.

Karena penimbunan tersebut meresahkan masyarakat yang khawatir masalah dampaknya, maka sebelum ada ijin lengkap kita minta penimbunan dihentikan.

"Sesuai dengan tuntutan masyarakat serta masalah perizinan yang belum ada. Maka aktivitas penimbunan kita hentikan dan meminta agar pengusaha yang melakukan penimbunan harus terlebih dahulu mengurus izin untuk penimbunan," tegasnya.

Di sisi lain, Jamal, Warga Tanjungpermai, sangat berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar bisa memperhatikan segala sesuatunya, sebelum sebuah pekerjaan dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Muklis, jelas sudah melangkahi kewenangan pemerintah.

Karena hanya berbekal masukan lisan dari oknum pegawai, penguasaha sudah berani melakukan aktivitas penimbunan. Artinya kalau hanya berbekal kata-kata dari oknum, selanjutnya semua bisa dikerjakan tanpa izin resmi. Berarti semua masyarakat bisa berbuat apa pun dan tidak perlu mengurus izin apa pun.

"Pemerintah diharapkan untuk turun ke lapangan, untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Begitu pengusaha, seharusnya bisa menghargai pemerintah yang ada. Kalau masyarakat, hanya berpikir untuk kelangsungan dan dampak atas aktivitas ke depan," harapnya.

Editor: Udin