Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Masalah Kegiatan Penimbunan Ilegal

Pemkab Bintan dan Aparat Penegak Hukum Diharapkan Tak Tutup Mata
Oleh : Harjo
Senin | 21-11-2016 | 16:51 WIB
kegiatancutandfillilegaldibintan.jpg Honda-Batam

Inilah salah satu lokasi penimbunan ilegal di Bintan. Jalan terus meski tak mengantongi izin. (Foto: Harjo)

 

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Penimbunan lahan illegal yang nekat dilakukan oleh pengusaha Tanjunguban, Muklis, di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Bintan hanyalah salah satu contoh kasus dari sejumlah pengusaha yang melakukan cara dan penimbunan secara illegal.

 

"Diharapkan pihak Bupati Bintan, instansi terkait dan penegak hukum tidak hanya berdiam diri. Karena kalau memang hal tersebut sudah melanggar aturan sudah seharusnya diberikab sanksi tegas," tegas Roberriyanto, tokoh pemuda Bintan kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Senin (21/11/2016).

Roberriyanto sangat menyayangkan dengan apa yang sudah terjadi, seperti yang dilakukan oleh Muklis dan Akok yang terkesan tidak tersentuh oleh hukum. Sehingga bisa sewenang-wenang berbuat tanpa memperhatikan dampaknya.

"Terkesan para pengusaha terlalu menggampangkan dan mengesampingkan aturan yang berlaku. Karena selama ini, walau sudah jelas melanggar, tidak ada tindakan tegas. Sehingga pekerjaan berlanjut. Saat masyarakat mempertanyakan, cukup pekerjaan berhenti sebentar dan apa bila sudah tidak ribut pekerjaan berlanjut kembali," ujarnya.

Sifat ngotot dari Muklis itu, tentu menimbulkan sebuah tanda tanya yang besar. Sehingga dia berani membawa-bawa nama Bupati Bintan. Artinya, kalau tidak ada yang menjanjikan, pengusaha juga belum tentu berani.

"Masyarakat cuma bisa berharap, agar apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus penimbunan seperti ini. Pihak aparat bisa melakukan penyelidikan, hingga bisa diketahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Buktinya dilapangan pekerjaan sudah terlanjur berjalan, tapi tidak ada tindakan, yang ada hanya sekedar pekerjaan di hentikan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, selain belum memiliki izin dari pemerintah, Muklis juga ngotot mengerjakan penimbunan serta menyebutkan tidak perlu menunggu izin pemerintah dinilai hal tersebut sudah tidak benar.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Mardiah kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (18/11/2016) mengatakan, Muklis itu sudah tidak benar. Karena, aktifitas tersebut salah apa bila belum mengantongi izin.

"Masalah penimbunan lahan yang belum mengantongi izin dan sudah berjalan, jelas sudah tidak benar. Karena semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan, begitu juga pengurusannya sampai saat ini sedang dalam proses," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Muklis, pengusaha yang melakukan penimbunan lahan miliknya di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Serikuala Lobam, Kabupaten Bintan, mengatakan aktivitas yang dilakukan tidak membutuhkan surat izin dari pemerintah setempat.

"Saya siap potong telinga, kalau memang ada ijin untuk penimbunan. Karena sudah mencoba mengurus ke kabupaten Bintan dan provinsi Kepri. Pihak kabupaten menyampaikan tidak perlu membutuhkan ijin," ujar Muklis dalam pertemuan dengan masyarakat dan kelurahan, di kantor Lurah Tanjungpermai, Kamis (17/11/2016).

Muklis menyampaikan, siap mengurus ijin kalau memang ada badan atau dinas yang bisa mengeluarkan ijin. Karena tidak bisa mengurus makanya, penimbunan penimbunan sudah dilakukan walaupun belum ada ijin dari pemerintah.

"Saya juga sudah bicara kepada Bupati Bintan Apri Sujadi melalui Eko Tanjunguban. Menurut Bupati tidak ada masalah, karena pembangunan tidak boleh terhambat," katanya.

Sementara itu, Samsudin Lurah Tanjungpermai, menyampaikan berdasarkan surat yang dipegang oleh Muklis, saat ini memang penimbunan tersebut belum memilki ijin resmi dari pemerintah.

"Terkait ijin penimbunan yang dilakukan oleh Muklis, baru bersipat rekomendasi untuk mengurus ijin dari Kelurahan. Artinya sam asekali belum ada ijinnya dan dalam rekomendasi dari kelurahan sendiri, sebelumnya sudah menyampaikan untuk tidak melakukan aktifitas apapun dilokasi tersebut," terangnya.

Karena penimbunan tersebut, meresahkan masyarakat yang khawatir masalah dampaknya, maka sebelum ada ijin lengkap kita minta penimbunan di hentikan.

"Sesuai dengan tuntutan masyarakat serta masalah perizinan yang belum ada. Maka aktifitas penimbunan kita hentikan dan meminta agar pengusaha yang melakukan penimbunan harus terlebih dahulu mengurus izin untuk penimbunan," tegasnya.

Disisi lain, Jamal warga Tanjungpermai sangat berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar bisa memperhatikan segala sesuatunya, sebelum sebuah pekerjaan dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Muklis, jelas sudah melangkahi kewenangan pemerintah.

Karena hanya berbekal masukan lisan dari oknum pegawai, penguasaha sudah berani melakukan aktifitas penimbunan. Artinya kalau hanya berbekal kata-kata dari oknum, selanjutnya semua bisa dikerjakan tanpa izin resmi. Berarti semua masyarakat bisa berbuat apa pun dan tidak perlu mengurus izin apa pun.

"Pemerintah diharapkan untuk turun kelapangan, untuk melihat kondisi yang terjadi dilapangan. Begitu pengusaha seharusnya bisa menghargai pemerintah yang ada. Kalau masyarakat, hanya berpikir untuk kelangsungan dan dampak atas aktifitas ke depan," harapnya.

Editor: Dardani