BATAMTODAY.COM, Jakarta - Semua partai politik dan masyarakat pemilih harus mencermati potensi kecurangan di pemilihan kepala daerah (PIlkada) DKI Jakarta, yang diikuti oleh tiga pasangan calon ini. Yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Politisi PKS Mahfuz Sidik dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (17/11/2016) mengatakan, meski suhu politik cenderung menurun lantaran Calon Gubernur DKI petahana, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, namun Mahfuz meyakini persaingan politik akan berlansung sengit.

“Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja,” ujar Mahfuz.

Legislator dari Fraksi PKS ini pun mengungkapkan, potensi kecurangan tersebut ada di empat tempat. Pertama di daftar pemilih tetap yg dikeluarkan oleh KPUD DKI. “Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yg didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas,” urai Mahfuz

Jadi, sambung dia, ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data..

Menurutnya, manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yg sudah tidak valid (meninggal, pindah, dll).

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yg sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

“ini praktek yg sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya,” sambung Mahfuz. Ketiga, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas.

“masalah yang kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap,” sebut mantan Ketua Komisi I DPR RI itu lagi, Tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputasi di KPUD.

Dia menambahkan, meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. “Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK,” cetus Mahfuz mengingatkan.

Editor: Surya