BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho, menilai kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang ditentang banyak pihak, masih diperlukan. Namun hanya kepada pemilik lahan di atas 300 meter persegi.

Menurut Udin, Batam tidak akan mampu membangun semua infrastruktur dengan mengandalkan ABPD saja. Saat ini, pembangunan yang ada di Batam masih ditopang anggaran Pemerintah Pusat.

Dana yang diberikan Pemerintah Pusat untuk membangun Batam, bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat, tak terkecuali UWTO. Sehingga, Udin berpendapat UWTO itu masih perlu untuk pembangunan Kota Batam.

"Bagi saya UWTO itu masih perlu. Hanya saja perlu dievalusi, agar tidak membebani masyarakat menegah ke bawah," kata dia, Jumat (11/11/2016) siang.

Udin berujar, dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui BP Batam tahun 2016 mencapai Rp1,1 triliun lebih. Dana Pemerintah Pusat ditambah dana yang didapat BP Batam, dipergunakan untuk membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan dan lainnya.

"Kalau mengandalkan APBD saja, Batam tak akan mampu membangun," kata Udin.

Dikatakan Udin, demo menolak UWTO yang dilakukan sejumlah masyarakat di Batam, merupakan hal yang wajar. Namun, ia berharap agar kondusifitas Kota Batam tetap terjaga.

"BP Batam harus mengevalusi ulang ketentuan soal UWTO agar kenyamanan di Batam tetap terjaga," ungkapnya.

Editor: Udin