Oleh Dodik Prasetyo

UPAYA pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat, mendapat kritikan dari berbagai pihak. Hal ini berkaitan dengan aksi unjuk rasa bertema Bela Islam jilid II yang dilakukan sebagian masyarakat muslim Indonesia yang dimotori oleh beberapa ormas Islam seperti FPI, HTI, IM, dan beberapa kelompok lainya.

Namun menjelang pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut, banyak media kawakan dan media kepentingan yang ingin memperkeruh suasana dengan menguatkan sentimen agama, sehingga memaksa pemerintah mengambil kebijakan dengan memblokir beberapa situs yang memprovokasi isu SARA.

Sejatinya pemerintah telah mengambil tindakan bijak dengan mengarahkan dan memfasilitasi aksi unjuk rasa 4 November 2016, namun pemerintah menginginkan aspirasi tersebut disampaikan dengan cara yang elegan, santun, dan damai agar dapat dipecahkan dengan duduk bersama.

Sebagaimana diketahui, aksi 4 November 2016 merupakan bentuk aspirasi masyarakat melakukan pembelaan agama islam yang dianggap telah dinistakan oleh sosok Ahok, namun ada upaya oknum kelompok kepentingan untuk mempelintir isu tersebut dengan isu SARA bahkan sebagai aksi protes dan mendiskreditkan pemerintahan Jokowi.

Hal ini masih kental terlihat, karena masih terdapat beberapa media yang menyalahartikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya menyudutkan pemerintah, meskipun pemerintalah yang memberikan izin serta memfasilitasi pelaksanaan aksi unjuk rasa serta.

Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam mengkonsumsi informasi yang diberitakan media, terutama berkaitan dengan hal-hal sensitif yang mengandung unsur SARA. Terlebih jika dilihat upaya oknum kelompok kepentingan yang membesarkan isu ini menjadi alat untuk mendiskreditkan pemerintah, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi. Aksi ini ditegaskan oleh para petinggi dan ulama yang memimpin, dilakukan dengan tujuan untuk memprotes pernyataan Ahok, tidak ada upaya untuk menyudutkan bahkan menyalahkan pemerintah.

Hendaknya media juga ikut memberitakan hal-hal yang positif kepada masyarakat agar aspirasi dapat ditampung dan disalurkan dengan sebagaimana mestinya. Namun oknum kelompok kepentingan akan tetap berupaya mengubah arah haluan dan opini masyarakat bahwa aksi ini ditujukan untuk pemerintah, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah informasi dan memelihara kerukunan antarumat beragama menjadi kunci agar suasana kondusif tetap dapat dijaga di tengah masyarakat. *

Penulis adalah Pengamat Sosial dan Politik di LSISI