BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat pendemo agar tidak terpancing provokasi dan penyusup dalam demo yang akan digelar pada Jumat (4/11/2016). Sebab, mengawali dan mengakhiri demo dalam jumlah besar itu sulit.

Sehingga MPR RI berharap aparat kepolisian dan TNI agar sabar dan melakukan pendekatan persuasif agar tidak terjadi kericuhan yang tidak diinginkan.

“Demo itu hak konstitusional, kita hargai dan diharapkan demonstran itu Pancasilais. Sehingga demonya berlangsung tertib, elegan, aman, dan damai serta tidak menganggu ketentramanan dan ketertiban masyarakat. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga semuanya berjalan lancar dan damai,” tegas Ketua Umum PAN itu pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Kedua, MPR RI menghargai langkah Presiden Jokowi dalam mengundang tokoh-tokoh agama dari NU, Muhammadiyah, MUI dan lain-lain, yang juga meminta agar kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum.

“Jokowi pun mendukung proses hukum itu dan bahkan kalau proses itu berhenti, Presiden RI yang akan meminta untuk menuntaskan,” ujarnya.

MPR RI berharap semua elit dan tokoh agama menghargai keragaman dan kebhinnekaan bangsa Indonesia, agar kerukunan berjalan dengan baik.

“MPR RI sebagai pengawal kebhinnekaan dan persatuan kesatuan bangsa berharap semua berjalan dengan baik dan damai. Senin (7/11/2016) nanti Ahok akan diperiksa Bareskrim Polri. Kita serahkan proses hukum itu kepada aparat hukum, dan apapun keputusannya harus diterima semua pihak. Untuk itu MPR RI meminta proses hukum berjalan transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Zulkifli.

Ketika ditanya apakah bapak akan ikut demo, Zulkifli menegaskan jika dirinya akan berada, stanby di Gedung MPR RI. Kalau ada demonstran yang mau menyampaikan aspirasi ke MPR RI, pihaknya siap.

“Kalau ada demonstrans yang mau tanya ke MPR RI, MPR siap menjawab. Saya siap menampung aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Sementara kalau para pendemo akan bermalam di Gedung MPR RI, menurut Zulkifli, Gedung MPR RI ini rumah rakyat. Sebaiknya boleh.

“Tapi, yang mengatur hal itu Kesekjenan MPR RI. Jadi, silakan kesekjenan yang mengatur,” pungkasnya.

Editor: Surya