Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tergantung Rekomendasi Nurdin

Tiga Parpol Usulkan Isdianto Jadi Wagub Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 01-11-2016 | 17:38 WIB
kursi-Wagub-Kepri.gif Honda-Batam

Ilustrasi kandidat yang akan mengisi kursi Wagub Kepri (Sumber foto: jpnn.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sebanyak 3 Partai Politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dalam Pilkada, masing-masing Demokrat, PKB dan Gerindra, secara resmi mengusulkan nama Isdianto, Agus Wibowo serta Fauji Bahar sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Kepri. 

Pengusulan nama calon Wakil Gubernur Kepri itu, ditandai dengan Surat Keputusan rekomendasi dari pengurus Parpol kepada Gubernur Kepri untuk diajukan ke DPRD Kepri.

Namun dari 3 nama yang telah diusulkan masing-masing Parpol pengusung tersebut, nama adik almarhum HM Sani, Isdianto, dipastikan yang paling dominan dan telah menguasai lebih dari separuh kursi Parpol pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri.

Partai Gerindra sendiri, mengusulkan ‎nama Isdianto dan Fauzi Bahar sebagai calon Wakil Gubernur, pada Senin (31/10/2016) kemarin. Pengurus dan anggota legislatiif Partai Gerindra, Onward Siahaan, menemui Nurdin Basirun untuk menyampaikan nama calon Wakil Gubernur Kepri yang diusung Parpol tersebut.
 
Sementara, Partai PPP dan Nasdem, hingga saat ini belum mengajukan nama calon Wakil Gubernur yang akan diusung.

Kepastian Kepala Dispenda Kepri menjadi Wakil Gubernur, terletak di tangan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Selain menjadi Ketua DPW Nasdem, sesuai dengan aturan dan UU, pengajuan dua nama calon Wakil Gubernur harus tetap melalui rekomendasi Gubernur.

Nurdin Basirun yang dikonfirmasi dengan pengajuan nama calon Wakil Gubernur yang diusulkan parpol kepadanya, membenarkan bahwa tiga dari lima partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur, saat ini telah mengajukan nama calon Wakil Gubernur.

"Yang sudah mengusulakan baru tiga partai, Demokrat, PKB dan terakhir kemarin Gerindra," ujar Nurdin pada wartawan, Selasa (1/11/2016).

Sedangkan PPP dan Nasdem, dikatakannya belum, karena di Nasdem sendiri menurut Nurdin, ada mekanisme yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan sesuai dengan  AD/ART Partai.

"Walaupun saya Ketua DPD Nasdem, tentu juga tidak bisa seenaknya membuat keputusan, karena partai ini bukan hak milik pribadi, tetapi ada aturan dan mekanisme yang mengikat, dan hal ini akan segera kami bahas di internal Nasdem," ujarnya.

Expand