BATAMTODAY.COM, Bintan - Bupati Bintan, Apri Sujadi ingin memangkas birokrasi pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini dicairkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan. Sehingga, DD/ADD bisa dicairkan langsung melalui tingkat Kecamatan.

Menurut Apri, sistem pencairan DD/ADD saat ini terlalu berbelit-belit. Karena, melewati sistem birokrasi yang panjang. Hingga menyebabkan keterlambatan proses pencairan DD/ADD oleh Pemerintahan Desa. Imbasnya, akan memperlambat pembangunan yang telah direncanakan di tingkat Desa.

"Perlu dilakukan pemangkasan-pemangakasan sistem birokrasi yang terlalu panjang. Seperti saat ini tentang dana desa dilakukan di DPKKD akan dievaluasi, nantinya akan bisa dilakukan di tingkat kecamatan saja," ujar Apri membuka kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Aparat Pemerintahan Desa di Convention hall, Hotel Hermes Agro, Senin (31/10/2016).

Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut, lanjut Apri, pihaknya akan memperhatikan kaidah hukum dan aturan yang ada agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan dibelakang hari.

Ditambahkannya, Pemerintah pusat terus berusaha mengembangkan potensi desa di wilayah Indonesia. Berbagai cara yang telah dilakukan, diantaranya, menonjolkan kekhasan sehingga muncullah desa wisata, desa perikanan dan lainnya.

"Dengan cara tersebut, maka masing-masing desa akan dapat merencanakan apa yang menjadi unggulan desanya," ujarnya.

Sementara itu, Kartini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Bintan, menerangkan, untuk tahun 2016 ini Pemerintah Pusat melalui APBN menggelontorkan DD sebesar 24 miliar ke Pemkab Bintan yang kemudian akan diserahkan ke masing-masing desa. Dengan begitu, masing-masing desa mendapatkam DD mulai dari 635-700 juta per desa.

Tak hanya itu, ADD yang bersumber dari APBD Bintan juga menyiapkan anggaran sebesar 42 miliar. Yang masing-masing desa memperoleh 1,1 miliar.

"Jadi total Anggaran Pedapatan Belanja Desa (APBDes) per-tahunnya mencapai 1,7 milyar. Jumlah tersebut untuk masing-masing desa," ujar Kartini.

Setiap tahun, tambah Kartini, nilai DD/ADD akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, setiap perangkat Desa harus mampu mengelola keuangan desa agar nantinya tidak terjadi kesalahan.

Editor: Yudha