BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyentil kebijakan pemerintah yang mengimpor cangkul dari China. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini memandang bahwa negara Indonesia mempunyai segalanya untuk berdaulat dan mandiri.

"Kita ini harus berusaha keras untuk bisa mandiri, bayangkan mosok cangkul saja impor, daging impor, garam saja juga impor," ujar Ketua MPR, Zulkifli Hasan usai menghadiri pelantikan pengurus DPW Perempuan Amanat Nasional di gedung Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Sabtu (29/10/2016) lalu.

Zulkifli menyampaikan, sebenarnya Indonesia bisa mandiri. Indonesia mempunyai segalanya untuk bisa mandiri dan berdaulat. Baik berdaulat misalnya di bidang pangan maupun alat-alat pertanian. "Cangkul kita bisa buat, mosok cangkul saja impor ya repot," ucapnya,

Menurut dia untuk bisa mandiri dan berdaulat tentu perlu dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga dukungan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

"Tidak bisa dipungkiri, kita bisa berdaulat pangan terutama, kalau didukung kemampuan teknologi. Sehingga perlu bekerjasama dengan kampus maupun stakeholder lainya bisa dipercepat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mengimpor cangkul dari China. Impor cangkul itu dikabarkah sudah mendapat restu dari Kementerian Perdagangan.

Kebijakan ini menuai kritik keras. Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan Syaroni mengatakan hal ini sungguh memalukan.

"Impor tersebut sangat tidak masuk akal karena dimana letak sulitnya memproduksi cangkul sehingga harus mengimpornya dari China," katanya, Sabtu (29/10/2016).

Dia menilai rezim pemerintahan Jokowi benar-benar telah membuat bangsa ini malu dalam percaturan global. Ternyata setelah 71 tahun merdeka, 88 tahun mengikrarkan Sumpah Pemuda, bangsa yang mengklaim sebagai bangsa agraris harus mengimpor cangkul.

"Sulit rasanya berbicara persaingan ekonomi global yang lebih besar, jika untuk cangkul saja harus mengimpornya," kritiknya.

Rasanya, kata dia, bangsa ini tidak kekurangan sumber daya manusia dan bahan baku untuk memproduksi cangkul. Menurut dia, impor ini jelas suatu kebijakan yang memukul para usahawan kecil pembuat cangkul. Pemerintah yang seharusnya melindungi keberlangsungan usaha kecil ternyata telah membuat kebijakan yang bisa membunuh keberadaan usaha rakyat.

Apa pun alasannya mengimpor cangkul merupakan kebijakan yang salah besar. Mestinya dalih akan beredarnya cangkul ilegal bisa diatasi dengan mengerahkan aparat terkait. Tidak boleh dalih tersebut dengan serta merta dijadikan pembenaran untuk melakukan impor cangkul.

"Oleh karena itu, ada dugaan bahwa kebijakan impor ini hanya menguntungkan kelompok tertentu," ujarnya.

Pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo segera membatalkan impor cangkul. "Juga segera mengembalikan cangkul yang sudah terlanjur sampai di Indonesia," kata dia.

Presiden Jokowi diminta menggerakkan usaha rakyat untuk memproduksi cangkul secara massal sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi tanpa harus mengimpor. "Mengevaluasi para pejabat yang terlibat dalam impor cangkul dari China," pungkasnya.

Sumber: Kompas
Editor: Dardani