BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Terlambatnya pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan warga dan Lembaga Sosial Masyarakat. Mereka mempertanyakan kinerja Gubernur dan DPRD Kepri.

Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan, ekonomi dan lesunya daya beli masyarakat. Masyarakat menuding, terlambatnya pengesahan APBDP akibat Gubernur dan DPRD Kepri terlalu banyak jalan tanpa mementingkan pembahasan APBDP tersebut.

"Lambat dan tak kunjung disahkannya APBD-P 2016 ini, jelas sangat merugikan masyarakat. Akibatnya tidak satupun program pembangunan yang terlaksana, sementara Gubernur dan ASN serta DPRD Kepri, sibuk jalan sana-sini untuk menghabiskan dana rutin dan dana operasional," ujar Abdul Hamid, Pembina LSM Kepri Corruption Watch (KCW) Kepri di Tanjungpinang.

Menurutnya, lemahnya management dan lobi politik Gubernur menjadi salah satu penyebab terbengkalainya pembahasan APBD-P Kepri 2016 itu. Hal itu menimbulkan penilaian masyarakat bahwa Nurdin Basirun gagal melaksanakan program pembangunan yang didengung-dengungkan selama ini.

"Bagaimana kita mau bermimpi menjadi poros maritim nasional dan dunia, APBD-P saja membahasnya hampir setengah tahun. Dengan dua bulan pelaksanaan anggaran, apa yang dapat dikerjakan pemerintah," tegasnya.

Senada dikatakan Ketua Presidium Gerakan Aktivis (Gravis) Kepri yang memprotes dan menyoroti kinerja Gubernur dan DPRD Kepri yang hingga saat ini belum mengesahkan Ranperda Perubahaan APBD 2016 Provinsi Kepri. Gravis juga mempertanyakan, sering-nya Gubernur dan DPRD jalan-jalan dan tidak terlalu mementingkan pembahasan, pengesahan serta pelaksanaan APBD-P 2016 Kepri.
‎
"Dengan kondisi ekonomi masyarakat dan lemahnya daya beli masyarakat saat ini, kami mempertanyakan kinerja Gubernur dan SKPD-nya serta DPRD Kepri, yang hampir 6 bulan pembahasan APBD-P 2016 tidak rampung. Merekalebih banyak jalan-jalan menggunakan dana rutin," ujarnya.‎

Ia juga mengatakan agar Gubernur dan DPRD Kepri tidak hanya mengutamakan karena kepentingan politik dan golongan, tap juga melaksanaan tugasnya. "Lelang program kegiatan yang dianggarkan di APBD karena masyarakat butuh kerja dan makan," pungkasnya.

Editor: Yudha