BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipandang gagal melakukan pembenahan sektor hukum dan pembangunan ekonomi selama dua tahun menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Menurut politikus Partai Gerindra Riza Patria, banyak intervensi yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK terhadap sektor hukum selama dua tahun terakhir.

Intervensi terlihat pada penanganan beberapa kasus seperti perkara pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras dan reklamasi di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga dianggap kerap menggunakan hukum sebagai alat tekan bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan mereka.

"Pada periode pertama‎ (pemerintahan Jokowi) betapa luar biasa intervensi dari kekuasaan di sektor hukum. Kemudian di tahun kedua kasus-kasus seperti Sumber Waras, reklamasi, kelihatan ada keberpihakan pemerintah pusat," kata Riza di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).

Pernyataan Riza senada dengan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Margarito menyebut Jokowi harus mengambil alih beberapa penanganan perkara dari lembaga hukum karena saat ini ada banyak kasus yang terhenti prosesnya.

Dalam konteks ekonomi, Riza memandang ada kegagalan pemerintah. Menurutnya saat ini persebaran peta kemiskinan semakin meluas.

Klaim penurunan indeks kesenjangan dari pemerintah dianggap tak sebanding dengan memburuknya kondisi perekonomian masyarakat.

"‎Ya memang ada indeks penurunan kesenjangan, tapi justru kedalaman kemiskinan meningkat. Faktanya sederhana, kita lihat di pedesaan, di perkotaan, harga sembako naik, kebutuhan sehari-hari meningkat, daya beli menurun, kan sangat jelas," tutur Riza.

Riza menerka masalah perekonomian yang tak kunjung membaik dapat menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebabnya, masyarakat diklaim memiliki batas kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

"Ini akan menjadi bom waktu apabila pemerintah terlambat mengatasi masalah ekonomi, karena urusan perut ini ada batasnya," ucapnya.

Dibandingkan dengan Soeharto
Sementara itu, kinerja Jokowi selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan Presiden kedua Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun di era orde baru. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyoroti stabilitas politik era Soeharto dan Jokowi.

Dalam menciptakan stabilitas politik, Jokowi juga diklaim tak menggunakan cara-cara nondemokratis. Keberhasilan itu dipandang sebagai prestasi terbaik Jokowi selama menjadi presiden sejak 2014.

"Pak Harto waktu orde baru, berapa tahun dia buat stabilitas politik? Pak Jokowi dua tahun ini bagaimana sinergi parpol pendukung makin mendukung, bagaimana program-program pemilihan Kapolri, Kepala BIN, UU Tax Amnesty, itu bisa berjalan. Tetapi itu tidak dimanfaatkan untuk mematikan demokrasi," kata Maruarar di kawasan Cikini, Jakarta.

Maruarar menyatakan, tak ada upaya mematikan demokrasi yang dilakukan Jokowi untuk menjaga pemerintahannya. Untuk menciptakan stabilitas, Jokowi hanya mengandalkan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat timbul karena Jokowi berhasil membuktikan ketiadaan tindakan represif untuk menjaga stabilitas. Karena kepercayaan yang tinggi, pemerintah diklaim dapat menjalankan berbagai program tanpa halangan berarti.

Selain memberi dampak positif terhadap pembangunan, kepercayaan masyarakat juga menjadi hal yang menguntungkan bagi Jokowi secara politik. Sebabnya, Maruarar menilai tingkat keterpilihan Jokowi jika Pemilihan Umum dilakukan saat ini sangat tinggi.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani